oleh

Anda Cuek, Pajak Ranmor Mati, Kena Tilang Polisi

Nganjuk- Sebagian masyarakat seolah acuh dan menyepelekan jika pajak kendaraan bermotor (ranmor-red) miliknya kedaluarsa atau habis masa berlakunya (mati-red). Namun sekarang haruslah hati-hati dan waspada, jika pajak ranmor anda mati bakal ditiliang polisi.

Pihak Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) sudah memiliki landasan dalam menjalankan tugas, hal itu sudah diatur pada beberapa Undang-Undang lalu lintas. Salah satunya adalah pasal 70 UU No 22 tahun 2009 mengenai Lalu lintas dan Angkutan jalan.

“Dasarnya, masa berlaku STNK itukan lima tahun dan wajib mendapatkan pengesahan setiap tahun. Jadi penegakkan itu berkaitan dengan keabsahan surat kendaraan bermotor, kalau kedaluarsa ya tidak sah,” ujar Kanit Regident Satlantas Polres Nganjuk Iptu Mulyani SE, Kamis (15/06/2017) pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan undang-undang  ini, lanjut Iptu Mulyani, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar dapat dikenai sanksi kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. “Denda lima ratus ribu itu paling banyak,” ucap Iptu Mulyani SE sembari melakukan pengecekan mobil yang melakukan cek nomor fisik di halaman kantor Samsat Nganjuk.

Jadi secara undang-undang, pemilik kendaraan yang telat membayar pajak, anggota kepolisian dapat melakukan tilang karena surat kendaraanya tidak sah. Namun soal denda akibat telat membayar pajak adalah pengadilan “Intinya di keabsahan saja. Sesuai dengan undang-undang besaran tilang adalah Rp 500 ribu. Namun kami sebagai polisi hanya melakukan penegakkan hukum. Besaran tilang, bila pemilik menempuh pengadilan, itu akan jadi wewenang pengadilan. Bukan polisi,” jelas Iptu Mulyani

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan lain oleh Satlantas melakukan penindakan yakni Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat 5 huruf a tentang STNK atau STCK. Serta Surat Keputusan No Pol : SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang.

Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP tersebut menggantikan PP No. 50 Tahun 2010. PP No. 60 tahun 2016 ditandatangani oleh Presiden pada 2 Desember 2016, diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menkumham, dan mulai berlaku  6 Januari 2017, tentang penerbitan SIM maupun STNK kendaraan bermotor.

 

Reporter : Agus Bima

 

Komentar

News Feed