oleh

Pimpinan DPRD : Eksekutif ‘Angkat Tangan’ Terkait Perda Kesejahteraan Lansia

Nganjuk – Pimpinan DPRD mengakui keterlambatan pembentukan Perda Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Nganjuk. Molornya pembentukan Perda itu dikarenakan pihak pemerintah daerah mengaku sudah ‘angkat tangan’ dalam pembentukan perda yang semustinya menjadi perda eksekutif tersebut.

“Perda ini seharusnya atas usulan eksekutif, sejak 2013 sudah kami tanyakan, karena eksekutif angkat tangan dalam artian tidak sanggup akhirnya menjadi Perda inisiatif DPRD,” ujar Sumardi SH salah satu pimpinan DPRD Nganjuk asal Fraksi Golkar. Kamis (13/07/2017) pagi ini via seluler kepada akurasinews.com

Sumardi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Pemkab Nganjuk tidak sanggup dalam merancang Perda kesejahteraan lansia ini, “Kalau suatu masalah itu datangnya langsung dari masyarakat, Perda yang mengatur seharusnya atas usulan dari eksekutif, walaupun Perda tentang kesejahteraan lansia ini juga bisa atas inisiatif DPRD,” urai Sumardi.

Padahal, lanjut Sumardi usulan dan rancangan Perda ini sudah ada sejak tahun 2013 lalu, namun hingga 2015 Perda tak kunjung terbentuk, “Sejak 2013 hingga 2015 sudah ada rencana pembentukan, setelah kami (DPRD-red) menggelar rapat bersama, justru eksekutif angkat tangan, padahal untuk Kabupaten kota lain seperti Kediri, Jombang dan Madiun semua sudah ada,” sebut politisi Partai Golongan Karya ini.

Saat ini, kata Sumardi lagi, rencana pembentukan Perda Kesejahteraan lansia ini sudah masuk tahap Naskah Akademik (NA). “Kami melibatkan Universitas, suatu Perda rancangannya harus didahului dengan penyusunan NA, agar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk Perda tentang Kesejahteraan Lansia sendiri termasuk salah satu Perda yang kami kebut,” pungkas Sumardi.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed