oleh

Ketua Saber Pungli : Iuran PHBN Itu…

Nganjuk – Menjelang Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) atau lebih dikenal masyarakat peringatan agustusan, semua element masyarakat mulai tingkat desa hingga kota, pemerintah pusat hingga pemerintah desa sibuk menggelar acara, untuk itu, panitia selalu dibentuk dan didalamnya tentunya ada penarikan iuran (dana), lalu adakah dasar hukum sebagai payung suatu intansi atau kelompok masyarakat untuk melakukan jenis penarikan tersebut.

Pagi ini akurasinews.com melakukan kontak langsung dengan ketua tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Komisaris Polisi Toni Sarjaka SH. SIK.MIK, perwira menengah ini mengatakan, iuran untuk PHBN harus didasari dengan kesepakatan

“Jadi jangan menarik iuran itu memberatkan, untuk PHBN biasanyakan selalu dibentuk panitia dulu, baik itu intansi pemerintah desa bahkan sampai tingkat RT (Rukun Tetangga-red), selama itu tidak memberatkan masyarakat tidak apa-apa,” jelas Kompol Toni Sarjaka. Selasa (08/08/2017)

Selain itu, lanjut Kompol Toni Sarjaka,  menghimbau kepada para panitia PHBN, untuk transparan kepada masyarakat lebih-lebih kepada para donatur kegiatan sosial tersebut, jangan sampai sebelum atau sesudah acara digelar terjadi permasalahan.

“Iuran PHBN itu belum ada aturanya, namun jangan sampai, setelah iuran terkumpul panitia tidak transparan, sehingga menimbulkan hal-hal tidak diinginkan, itu berlaku untuk semua kalangan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat umum,” terangnya.

Redaksi akurasinews.com juga menerima informasi tentang praktik penarikan iuran PHBN yang nilainya sebesar Rp 820 ribu, di dalam kwitansi lengkap dengan stempel instansi penerima iuran itu tertulis ‘Untuk Pembayaran : Bantuan Partisipasi PHBN 2017’

Warganet dari salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk yang mengirimkan kwitansi tersebut mempertanyakan, apakah saat ini untuk kegiatan PHBN masih diperbolehkan meminta iuran/sumbangan yang memberatkan.

Dengan demikian, jelas sudah, meskipun belum ada aturan yang mengikat dan payung hukum, seperti penjelasan ketua tim saber pungutan liar Pemerintah Kabupaten Nganjuk diatas, iuran untuk kegiatan sosial seperti PHBN jangan sampai memberatkan masyarakat.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed