oleh

Hibah Rp 45 M Viral di Medsos, Begini Tanggapan Ketua KPU

Nganjuk- Beragam tanggapan dilontarkan warganet setelah mengetahui jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menerima dana hibah sebesar Rp 45,988,323,940 untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2018 mendatang. Rabu (16/08/2017) sore.

Akun Facebook Pak Panjol yang membagikan link berita akurasinews.com di laman Group Publik INFO PILKADA Nganjuk dengan judul “Disimak dan Diskusikan..” beberapa jam yang lalu kebanjiran komentar para netizen yang kebanyakan berasal dari wilayah Kabupaten Nganjuk.

“Mlebu nk dii wii luuur” tulis akun Nicam Hanya Kawulo, “Gurihhhhhhhh” komen akun Darul Ulum.  “Mudah2an amanah dalam melaksanakan tugas.” Tulis akun Siswanto Hadi menanggapi.  “Buat pesta demokrasi tidak apa2 …asal bisa memilih Kepala Daerah yang punya misi majukan Nganjuk ..ya mono ya mene dadi daerah miskin di Jatim .wong nganjuk kudune duwe isin” begitu timpal akun Yusuf Wibisono

“Dana Pemilu emang selalu ” Hibah ” kepada KPU ..pembahasan harus persetujuan DPRD ..tidak harus dicurigai , yang jadi masalah ketika KPU sdh tidak netral ..ini yang menjadi masalah !!tugas kita bersama mengawasi KPU” tulis akun Yusuf Wibisono lagi. “Yg lbh penting lg, mengawasi kemungkinan besar money politic, kalo perlu dibentuk tim buser money politic demi Nganjuk yg lbh baik” jawab akun Gundi Sintara.

Dan hingga berita ini dirilis pukul 18.00 WIB, berita akurasinews.com tentang penerimaan dana hibah tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat warganet. Menanggapi beragam komentar, mulai kritik, saran, sampai dugaan, Ketua KPU Nganjuk Agus Rahman SH mengatakan jika besarnya jumlah itu merupakan konsekuensi regulasi.

“Terima kasih atas kritik dan saran warganet, jumlah dana hibah itu memang besar, karena hampir semua kegiatan kampanye calon, nantinya dibiayai oleh KPU, mulai alat peraga hingga iklan di media massa, mulai media cetak, media elektronik maupun media siber (media online-red),” jelas Agus Rahman.

Selain itu, lanjut Agus Rahman, dana sebesar Rp 45 miliar lebih tersebut, untuk persiapan jika Pilkada Nganjuk 2018 mendatang diikuti oleh 7 pasangan calon (paslon), “Empat paslon diusung oleh partai politik, tiga paslon dari perseorangan atau independen, jadi kalau nantinya pasangan kurang dari tujuh, sisa anggaran akan kembali ke kasda (kas daerah-red),” jabarnya.

Apalagi, kata Agus Rahman lagi, jika untuk calon perseorangan, dana yang dibutuhkan lebih besar, karena harus melakukan verifikasi dukungan langsung kepada pemilih, “Honor para anggota PPK,PPS maupun KPPS juga naik, jadi anggaran itu sudah ada petunjuk dari direktorat jenderal anggaran,” paparnya.

Sedangkan, kata Agus Rahman lagi, untuk para komisoner maupun pegawai sekretariat KPU justru tidak diperbolehkan menerima honor, “ Itu sudah aturan, komisioner ya menerima dana kehormatan, untuk pegawai sekretariat jelas menerima gaji dari pemda dan tunjangan kinerja,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed