oleh

Anggaran Hibah KPU Molor, Komisioner Ajukan Nomor Register ke DJPRD

Nganjuk- Anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk untuk pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar  Rp 45,988,323,940 molor hampir satu bulan, semustinya anggaran tersebut seharusnya sudah masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU setelah Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pertengahan bulan Juli 2017 lalu.

Ketua KPU Nganjuk Agus Rahman SH (foto- agus bima/akurasinews.com)

“Kemarin lusa kami kembali mengajukan permohonan nomor registrasi hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Resiko  (DJPPR) cq (casu quo/dalam hal ini-red) melalui Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setlement Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBN) Kanwil Surabaya,” ujar ketua KPU Nganjuk Agus Rahman SH, Jumat (18/08/2017) pagi ini, kepada akurasinews.com

Keterlambatan pencairan tersebut, lanjut Agus Rahman SH, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah dan juga peraturan Komisi Pemilihan Umum Nganjuk Nomor 81/Kpts/KPU/2017 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran aalam rangka kebutuhan barang dan jasa serta honorarium pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

“Mekanisme pencairan berubah, kalau dulu begitu NPHD ditandatangani bupati dana hibah langsung masuk ke rekening KPU dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, kalau sekarang, dari Pemkab Nganjuk masuk ke rekening KPU pusat terlebih dahulu, baru dikirim ke rekening DIPA KPU Nganjuk, makanya ini molor hampir satu bulan,” jelas komisioner dua periode tersebut.

Tanda terima permohonan nomor register hibah KPU dari DJBN Kanwil Surabaya

Padahal, lanjut Agus Rahman, jika dana hibah sudah masuk ke DIPA, dia mengaku segera melaksanakan pentahapan sosialisasi, “Kalau anggaran sudah masuk, tahap sosialisasi kami gelar, mengundang sejumlah stakeholder yang ada di Kabupaten Nganjuk, media dan para tokoh masyarakat, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pilkada,” jelasnya.

Karena, kata Agus Rahman lagi, hingga saat ini KPU Nganjuk belum menerima nomor register NPHD, komisioner belum bisa meminta permohonan persetujuan pembukaan nomor rekening ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di Kota Kediri,“Makanya, kemarin lusa kami kembali ke Surabaya, karena tanggal dua puluh satu juli sudah kami ajukan, tapi hingga saat ini belum realisasi,” tandasnya.

Seperti diberikatan akurasinews.com, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Nganjuk menerima kucuran dana hibah sebesar Rp 45 miliar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 mendatang. Proses penerimaan dana sudah final setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditanda tangani bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman.

Bahkan berita terkait besarnya jumlah anggaran tersebut menjadi viral di media sosial facebook di group public Info Seputar Pilkada. Beragam tanggapan dilontarkan netizen yang kebanyakan dari Kabupaten Nganjuk  mulai kritik, saran, sampai dengan dugaan.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed