oleh

Anggaran Hibah KPU Diprediksi Kembali Masuk Kasda

Nganjuk- Besarnya anggaran hibah untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk yang mencapai angka Rp 45,988,323,940 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diprediksi sebagian bakal kembali masuk ke kas daerh (kasda), mengingat jumlah itu diperuntukan jika pasangan calon (paslon) pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut mencapai tujuh.

“Anggarannya memang besar, itu dipersiapkan untuk tujuh pasangan calon, empat paslon diusung oleh partai politik, tiga paslon dari perseorangan atau independen, jadi kalau nantinya pasangan kurang dari tujuh, sisa anggaran akan kembali ke kasda (kas daerah-red),” ujar ketua KPU Agus Rahman SH. Sabtu (19/08/2017) sore ini.

Catatan akurasinews.com, hingga pertengahan bulan Agustus 2017 ini, partai politik yang telah membuka penjaringan sudah 4 parpol, diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki sebelas kursi di DPRD dan memiliki peluang besar mengusung paslon sendiri.

Kemudian Partai Golkar, yang telah berhasil menjaring empat kandidat cabup dari lima yang mendaftar. Dengan enam kursi di DPRD, harus melakukan koalisi jika memang serius ingin mengusung kandidat paslon sendiri. Lalu Nasdem dan Hanura yang juga telah membuka penjaringan.

Padahal, saat ini untuk PDIP yang bisa mengusung paslon sendiri saja telah melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat yang memiliki empat kursi di DPRD Nganjuk, “Tahap komunikasi saya dengan Mas Tatit PDIP, tapi ini baru tahap komunikasi,” kata Fauzi Irwana ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk kepada akurasinews.com, Sabtu (19/08/2017) sore ini.

Hal serupa disampaikan ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nganjuk Ulum Bhastomi, seperti diberitakan akurasinews.com, DPC PKB telah menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan PPP “Dengan enam kursi di DPRD. Kami (PKB-red) tentunya berkoalisi, untuk saat ini yang sudah melakukan komunikasi, adalah Nasdem dan PPP,” katanya

Begitu juga dengan DPC Hanura Nganjuk yang berencana koalisi dengan Partai Golkar. Sementara untuk  DPC Partai Gerindra menyebut jika pihaknya telah menjalin komunikasi dengan PKS yang memiliki satu kursi diwakili oleh  Eko Wahyu. “Saat ini, yang sudah komunikasi PKS, seirama dengan koalisi yang sudah terjalin di pusat,” kata ketua DPC Gerindra Nganjuk Sukarno.

Dengan demikian hanya PAN yang memiliki satu kursi diwakili Djoko Widijantoro di DPRD yang belum diketahui akan berkoalisi dengan partai mana.

Praktis, jika semua rencana koalisi terwujud hanya ada empat paslon dengan catatan, PAN berkoalisi dengan Gerindra untuk memenuhi 9 kursi, ataupun ada sejumlah perubahan dimana Gerindra menggandeng PPP yang diwakili M Imron dan M Jamin di DPRD. Ataupun perombakan lain, diprediksi partai politik hanya bisa mengusung 4 paslon.

Padahal, hingga saat ini belum ada satupun calon perseorangan (independent) yang berani muncul ke media terkait dengan rencana pencalonannya untuk maju sebagai salah satu kandidat, meskipun kandidat tersebut mengklaim di kalangan bawah telah melakukan gerakan.

Sehingga diprediksi Pilkada 2018 mendatang paslon yang bakal bertarung merebut ‘tahta’ kekuasaan Anjuk Ladang tak lebih dari lima paslon, bahkan sebagian besar politisi menyebut hanya tiga maksimal empat paslon

“Dihitung secara perolehan kursi DPRD sudah ada gambaran, PDIP, PKB, Golkar dan Gerindra. Untuk PDIP mampu mengusung sendiri, apalagi kalau koalisi dengan Partai Demokrat tentu lebih kuat lagi. Kalau PKB serius dengan Nasdem dan PPP juga sudah bisa mengusung paslon. Golkar dan Hanura jumlahnya sudah sembilan, tinggal PAN dan PKS apakah bergabung ke Gerindra, ini politik, semua bisa berubah,” kata politisi salah satu parpol memprediksi namun enggan namanya disebut.

Dengan jumlah paslon tersebut, dipastikan anggaran hibah KPU Nganjuk sebesar Rp 45,988,323,940, hanya sebagian terserap, karena dari jumlah tersebut, paling besar dipergunakan untuk memfasilitasi para paslon dalam melakukan kampanye untuk mendulang perolehan suara.

“Hampir semua kegiatan kampanye calon, nantinya dibiayai oleh KPU, mulai alat peraga hingga biaya iklan di berbagai media, kecuali pertemuan tatap muka, ini yang paling besar menyerap anggaran,” tandas ketua KPU Agus Rahman SH

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed