oleh

Warga Jawab Aanmaning Pengadilan dengan Class Action

Nganjuk- Aanmaning (teguran) Pengadilan Negeri Nganjuk kepada warga terdampak pembangunan proyek Nasional tol trans jawa (termohon eksekusi-red) beberapa hari terakhir, dijawab oleh perwakilan warga dengan rencana class action (gugatan perwakilan kelompok)

“Betul, class action akan kita daftarkan awal bulan depan (September,Red), untuk saat ini empat perwakilan warga dari sejumlah wilayah kecamatan sudah memberikan kuasa,” ujar Imam Ghozali SH kuasa hukum warga terdampak kepada akurasinews.com, Rabu (23/08/2017) malam ini.

Class action itu, lanjut Imam Ghozali ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), dan tim pengadaan “Karena ini proyek Nasional yang bertanggung jawab langsungkan presiden dan kementrian serta tim pengadaan, makanya semua kita class action,” jelasnya.

Warga terdampak, tambah Imam Ghozali, menilai harga pembebasan tanah jauh dari permintaaan, dimana tim pembebasan hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp 177 ribu permeter persegi, padahal permintaan warga sebesar Rp 771 ribu permeter persegi,“Jadi sangat jauh dari permintaan warga,” papar pengacara asal Jalan Mastrip Kota Nganjuk tersebut.

Selain itu, kata Imam Ghozali lagi, tim pembebasan tidak melakukan mekanisme pembebasan dengan benar, “Klien kami mengatakan, selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi, padahal inikan penting dilakukan, sesuai dengan prosedur pembebasan,” katanya.

Kemudian, jabar Imam Ghozali, tim pembebasan juga tidak melihat standart harga pasar yang seharusnya sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP),“Standart harga pasar juga tidak jelas, padahal secara umum harga tanah terdampak bervariasi NJOPnya, mulai dari harga seratus lima puluh lima permeter, hingga mencapai tujuh ratus ribu lebih, apabila dibeli pihak swasta. Padahalkan ini proyek Negara,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed