oleh

Warga Sebut, Lokasi Lahan Sama Namun Harga Berbeda

Nganjuk- Penolakan warga terdampak proyek pembangunan tol Trans Jawa yang melintang sepanjang Kertosono-Wilangan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, hingga saat ini terus menuai penolakan. Bahkan eksekusi selalu diwarnai dengan perlawanan.

Bukan tanpa alasan, belakangan diketahui jika tim pembebasan lahan memberikan harga tidak sama kepada warga terdampak dengan obyek dilokasi yang sama, “Kenapa harga beda dilokasi yang sama, seperti tanah saudara Parlan dan Ibu Sumidjem lokasinya sama dengan tanah klien kami Ibu Cholilah, dihargai tujuh ratus empat puluh satu ribu permeter persegi, tapi tanah klien kami (Cholilah,Red) dihargai seratus tujuh puluh satu ribu permeter persegi, inikan sangat jauh perbandingan harganya,” kata Imam Ghozali SH kuasa hukum warga kepada akurasinews.com Rabu (23/08/2017) mala mini.

Empat warga terdampak yang telah memberikan kuasa kepada Imam Ghozali SH & Rekan diantaranya, Nur Cholilah (56) warga Komplek Depag Blok XIV E-3 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang yang tanahnya berada di Dusun Pojok Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom.

Kedua, Sutomo (48) warga Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom. Ketiga Suwanto Cs diwakili oleh dua nama yakni Safitri (31) warga Dusun Ngrowo Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro dan Zaenal Arifin (50) warga Dusun Bendo Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom

Keempat, Sigit Eko Nurwanto (36) warga Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom dan Moh. Imron Sanrowi (59) warga Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom, “Nama-nama yang telah memberikan kuasa ini mewakili hampir seratus warga terdampak pembangunan tol yang tidak menerima harga panitia pembebasan, karena dinilai masih jauh dari NJOP,” jelasnya.

Klien kami, lanjut Imam Ghozali, bukan menghalangi program pemerintah untuk membangun tol, justru semua mendukung, namun ini hanya meminta hak mereka sebagai pemilik asli tanah, “Jadi tidak ada niatan dari semua klien kami untuk menghalang-halangi proses pembangunan nasional ini, tetapi lebih kepada menuntut hak sebagai pemilik tanah,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima  

Komentar

News Feed