oleh

Dana Desa Kedung Glugu Diduga di Mark Up

Nganjuk- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai ‘Parlemen’ yang ada di tingkas desa. Namun bagaimana jika para pimpinan parlemen desa tersebut tidak lagi dianggap meskipun telah menemukan dugaan mark up Dana Desa (DD).

Hal, itu seperti yang saat sedang ramai di Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Merasa disepelekan oleh Kepala Desa, para pimpinan dan anggota parlemen desa tersebut mendatangi kantor desa setempat, Senin (25/09/2017).

“Kami merasa, Ibu kepala desa menyepelekan BPD, padahal jelas-jelas kami menemukan ada indikasi mark up penggunaan dana desa untuk pembangunan jembatan yang ada di Dusun Kedung Galih,” ujar Sumarsono Sekretaris BPD Kedung Glugu kepada akurasinews.com tadi siang.

Dugaan adanya mark up itu, lanjut Sumarsono ketika Pemerintah Desa Kedung Glugu membangun sayap jembatan yang ada di Dusun Kedung Galih, “Sejak awal sudah salah, karena saat musdes (musyawarah desa,Red) disepakati jembatan itu direhab, tapi kenyataan di RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dialokasikan untuk membangun sayap, inikan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,” paparnya.

Selain itu, lanjut Sumarsono, dugaan mark up itu terlihat dari fisik bangunan yang mana menurut BPD anggaran baru terserap sekitar Rp 30 juta, “Secara fisik, inikan bisa dinilai berapa jumlah alokasi dananya, kalau saya hitung sepuluh meter kubik ini, alokasi anggarannya tiap kubik enam ratus tiga puluh tiga ribu, la ini sama pemerintah desa dilaporkan satu meter kubik enam juta,” urainya.

Padahal, kata Sumarsono lagi, pihak BPD sudah berusaha meminta klarifikasi kepada Istiqomah Kepala Desa Kedung Glugu secara tertulis, namun usaha itu tidak membuahkan hasil bahkan terkesan kepala desa meremehkannya.

“Ini ada suratnya, tanggal tujuh kita kirim surat, tapi Bu Kades malah menghindar, kemudian tanggal delapan belas saya bersama ketua, bendahara dan anggota BPD Dusun Kedung Galih mendatangi kantor desa, namun juga tidak bertemu, siang ini tadi yang ketiga kalinya,” kata Sumarsono saat berada di lokasi jembatan Kedung Galih.

Semula, imbuh Sumarsono, BPD berusaha menanyakan kepada Pelaksana Kegiatan (PK), namun anehnya PK malah tidak menahu, “Tadi kami tahu, jika selama ini semua ditangani oleh Bu Kades, uang dari Bank itu bukan masuk ke bendahara, tapi langsung ke kapala desa, jadi Pak Kusen Kebayan Dusun Dadung sebagai PK malah tidak tahu,” ungkapnya.

Meski telah menemukan indikasi adanya mark up dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat tersebut, BPD belum berencana melapor kepada pihak berwajib, “Ya, karena tadi Bu Kades melunak, dan mengakui semua kesalahannya, dan berjanji akan mengalokasikan semua anggaran untuk meneruskan proyek jembatan ini, kita masih menunggu, hari Rabu depan akan dilaporkan berapa sisa anggaran, karena kalau perhitungan BPD, ini baru terserap tiga puluh juta untuk sayap jembatan ini,” tandasya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed