oleh

Bupati Nganjuk Pilih Rompi KPK di Akhir Jabatan

Nganjuk- Pilihan,begitu kira-kira kata yang pas ditujukan kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman, betapa tidak di akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan kedepan dia nekat melakukan ‘budaya’ yang selama ini dikelola dan peliharanya secara terstruktur dan masif.

Jual beli jabatan, ‘budaya’ itu sebetulnya di Kabupaten Nganjuk sudah menjadi rahasia umum. Semua kalangan dari berbagai profesi dirangkul sang penguasa untuk melancarkan aksinya. Aparat di daerahpun dibuatnya seolah tak berdaya.

Terlena, sembrono, ataukah sengaja di akhir masa jabatannya penguasa dua periode tersebut justru  memilih rompi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Parahnya, dia tidak sendiri seakan ingin membawa kekuasaanya ke balik jeruji besi, diajaknya semua orang yang selama ini menjadi orang terdekatnya.

Selama ini, mereka yang dekat diberi jabatan beragam ada yang diangkat sebagai ‘panglima’, ‘penasehat’, ‘pelaksana tugas’, ‘dewan pengendali’, hingga ‘dewan pakar’ serta ‘pelobi’ semua tupoksi itu dibagi sang penguasa secara terstruktur. Bahkan pionpun dipelihara untuk melancarkan aksinya.

Puncak dari semua aksinya selama hampir 10 tahun ‘mengelola’ kekuasaan Bumi Anjuk Ladang berhasil dipatahkan lembaga anti rasuah. Kehebatan lembaga hukum bonafit tersebut seolah dibantu ‘tangan’ Tuhan, dalam operasi senyap yang berlangsung beberapa menit, berhasil memeriksa 20 orang dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk sang penguasa.

Penetapan KPK disambut tangis, tawa bahkan euforia masyarakat. Namun yang lebih penting, penetapan bupati bersama 4 orang terdekatnya tersebut tidak mempengaruhi jalannya Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Bahkan Secara tegas Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus mengatakan ada atau tidak Bupati, roda pemerintahan tetap akan berjalan seperti biasa.

“Kami rasa tidak masalah, ada atau tidak Bupati, Pemerintahan Kabupaten Nganjuk akan tetap berjalan seperti biasa, di Pemerintahan ini masih ada Wabup, ada Sekda, Asisten maupun Kepala Dinas, untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah), ada Sekrertaris dan kepala bidang, jadi kita tunggu saja proses hukumnya,” ujar KH Abdul Wachid Badrus, Jumat (27/10/2017) pagi ini.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tufiqurrahman sebagai tersangka penerima suap. Dia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017.

“Setelah diperiksa ditemukan bukti permulaan dalam tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017 saat pers release.

Basaria menyebut Taufiqqurahman menerima suap dari orang-orang yang ingin menempati sejumlah posisi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai dari kepala sekolah hingga kepala dinas. Setelah melakukan pemeriksaan KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelima orang itu adalah Bupati Drs Taufiqqurahman. IH, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, SU, Kepala Sekolah SMPN Ngronggot. MB, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk; dan HJ, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Taufiqqurahman, IH, dan SU diduga sebagai penerima suap dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara MB dan HJ sebagai pemberi suap lainnya dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed