oleh

OTT KPK Akibat Tingkah Laku ASN Yang ABS

Nganjuk- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman bersama 4 pejabat dinilai oleh politisi era orde baru H Wiyono akibat tingkah laku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang serakah jabatan dengan bertindak Asal Bapak Senang (ABS).

“Di Nganjuk ini sudah sangat parah, pejabat menduduki jabatan bukan berdasar disiplin ilmu yang dimiliki, tetapi karena mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Makanya kalau KPK melakukan OTT itu sudah tugasnya dan sebagai masyarakat Nganjuk secara pribadi saya sangat mengapresiasi,” ujar H Wiyono Sabtu (28/10/2017) siang ini kepada akurasinews.com

Selain itu, lanjut Politisi Golkar Era Orde Baru tersebut, para ASN dalam menjalankan tugas kebanyakan berpedoman pada ABS, bukan pada tugas dan fungsinya, “Pejabat Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas rata-rata sendiko dawuh meskipun tahu kalau salah, karena ya itu kalau mereka melawan ditaruh di dinas yang ‘kering’, bisa jadi OTT ini merupakan ‘jawaban’ para ASN yang betul-betul menentang kebijakan Bupati yang tidak benar. Bukan berarti semua yang dilakukan bupati salah,” imbuhnya.

Pria yang memutuskan hengkang dari kancah politik Anjuk Ladang pada tahun 1998 tersebut, menilai kesalahan yang dilakukan oleh Bupati Taufiqurrahman selama ini adalah sebuah rangkaian kerja yang mana semua menikmati hasilnya.

“Tanpa gayung bersambut, Bupati tidak bisa melakukan tindak pidana korupsi maupun grativikasi, semua kembali kepada pribadi masing-masing, penetapan Bupati bersama empat pejabat itu merupakan bukti jika selama ini ASN Pemda Nganjuk terlibat. Meski pelaku utamanya adalah Bupati,” paparnya.

Jadi, kata H Wiyono lagi, OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut merupakan murni penegakan hukum, tidak sangkut pautnya dengan politik, apalagi menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2018 mendatang “Kalau kemarin ada yang bilang masalah ini seperti bermuatan politik, saya bilang tidak. Ini murni pemberantasan korupsi, tanpa embel-embel politik” tegas pria yang selama berkarir di militer pada era Presiden Soeharto tersebut.

H Wiyono berharap ke depan Kabupaten Nganjuk memiliki pemimpin yang mau peduli dengan nasib rakyat. Dan system jual beli jabatan maupun proyek yang sudah mengakar selama dua periode bisa hilang dari Bumi Anjuk Ladang.

“Ini kritikan untuk aparatur pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Jangan ada lagi pemimpin yang tidak peduli dengan pembangunan di wilayahnya. Selama ini masyarakat merasa seperti tidak memiliki bupati, kalau tidak percaya silahkan cek ke desa-desa,” tandas H Wiyono.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed