oleh

Praktisi Hukum : OTT KPK Sesuai Sistematika Hukum

Nganjuk- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman bersama dengan 4 pejabat yang selama ini menjadi orang kepercayaan dinilai oleh praktisi hukum Nganjuk, Bambang Sukoco SH,M.Hum sudah sesuai sistematika hukum.

“Saya kira begini. KPK itu bekerja  sudah sesuai dengan sistematika hukum. Begitu OTT, langsung ditetapkan sebagai tersangka, berartikan sudah memiliki minimal dua alat bukti, tidak mungkin KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memiliki minimal dua alat bukti,” ujar pengacara asal Kecamatan Bagor tersebut. Sabtu (28/10/2017) pagi ini.

Jual beli jabatan, lanjut Bambang Sukoco yang menjadi materi OTT KPK kepada Bupati Taufiqurrahman  sebetulnya di Nganjuk sudah menjadi rahasia umum yang sudah berlangsung bertahun-tahun, “Di Indonesia ini, pemberantasan korupsi itu sepertinya tumpang tindih antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak memiliki kepanjangan tangan di daerah-daerah seperti Kepolisian dan Kejaksaan, jadi sebetulnya aparat penegak hukum di daerah sebetulnya juga sudah tahu, namun ya itu tadi ada ‘tangan’- ‘tangan’ politik,” katanya.

Sehingga, lanjut Bambang Sukoco ketika KPK bergerak ke suatu daerah, pastinya sudah melakukan serangkaian pertimbangan dengan matang, “Mereka itu (KPK,Red) adalah lembaga penegak hukum, yang untuk saat ini paling solid, valid bahkan bonafit. Sehingga begitu bergerak tentunya sudah memiliki sejumlah bukti, berdasarkan penyelidikan,” paparnya.

Aparat penegak hukum di daerah, kata Bambang Sukoco lagi, sebetulnya juga sudah mengetahui seperti KPK, “Cuman saya kira mereka tinggal menunggu moment sajalah saya kira, untuk alat bukti saya kira sudah ada masing-masing aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum di daerah juga pasti berani, seperti halnya KPK,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed