oleh

Bupati Jombang : Kalau Temukan Calo Laporkan Saber Pungli

Jombang- Inpeksi mendadak (sidak) dilakukan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). Sidak dilakukan selain untuk melihat secara langsung mekanisme pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akte kelahiran, juga untuk menepis adanya isyu calo.

“Tidak ada dan jika benar-benar ada yang menemukan harus segera lapor. Disinikan sudah ada tim siber pungli, saya harap berangkali kalau ada yang diluar jalur atau sifatnya pihak ketiga ataupun makelar langsung kita berantas,” ujar Bupati Nyono Suharli kepada awak media saat sidak di kantor Dipenduk Capil Pemerintah Kabupaten Jombang Jalan KH Wahid Hasyim Kota Jombang, Kamis (16/11/2017).

Ketika sidak, Bupati Nyono mendapati antrian panjang para pemohon E-KTP, untuk itu dia berencana pada tahun anggaran 2018 mendatang akan mengusulkan pengurusan E-KTP secara online untuk menghindari antrian.

“Mekanisme pengurusan sudah sesuai prosedur, hanya saja terkadang blanko E-KTP telat. Dan blanko ini sudah adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, setiap hari rata-rata lima ratus warga dilayani dikantor ini,” paparnya.

Pantauan akurasinews.com di lapangan, saat sidak Bupati didampingi oleh Asisten 1, Purwanto, mendapat penjelasan Kepala Dispendukcapil, Achmad Sjarifudin mengenai mekanisme pengurusan E-KTP, KK maupun akte lahir.

Dari catatan terakhir Dispendukcapil, yang harus wajib E-KTP di tahun 2017 per tanggal 15 November ada sekitar 1.391.273. Namun yang sudah dilayani saat ini adalah 991.119. “Sisanya masih banyak yang belum terlayani. Hal itu dikarenakan antara jumlah permintaan ke pusat dengan ketersediaan blanko itu tidak sesuai, kalau mengenai pelayanan Dispenduk Capil maksimal,” tutupnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed