oleh

Demo Tuntut Penerbitan SPTJM, Honda K1 Nganjuk Pecah Jadi Dua Kubu

Nganjuk- Ratusan Honorer Daerah Kategori 1 (Honda K1) Kabupaten Nganjuk kembali menuntut penerbitan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kepada Plt Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus dengan menggelar aksi damai di depan pendopo Kabupaten Nganjuk, Senin (20/11/2017)

Aksi itu dilakukan setelah, mereka kembali mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menanyakan masalah minggu lalu.

“Tuntutan kami tetap, menerbitkan SPTJM. Meskipun Plt, Bupati tetap bisa menerbitkan sesuai dengan hasil pertemuan kami dengan Kemenpan RB dan Ombudsman dua minggu yang lalu,” ujar ketua Forum Honda K1 Sajianto kepada akurasinews.com di depan pendopo siang ini.

Mengenai SPTJM, lanjut Sajianto yang pernah dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk ke Kemenpan-RB pada 24 Maret 2017 lalu itu tidak sesuai ketentuan. Karenanya, menurut mereka SPTJM belum bisa diterima. “Dan itu juga langsung dikembalikan kepada kurirnya, ini keterangan dari Kemenpan RB ketika kami datang ke Jakarta,” jelasnya.

Terkait dengan isyu perpecahan Honda K1 Nganjuk yang menjadi dua kubu, Sajianto tidak menampiknya. Diduga kuat perpecahan dikarenakan berkaitan dengan masalah uang pelicin yang nilainya cukup besar yakni Rp 60 juta.

“Yang tetap solid bersama kami ada enam ratus enam puluh tiga, dari total seribu seratus tujuh puluh delapan Honda K1, di forum ini tidak ada namanya pelicin, kita dengan tegas menolak. Intinya seperti itu,” papar Sajianto.

Aksi damai tersebut, kata Sajianto lagi akan terus dilakukan sampai Plt Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus menerbitkan SPTJM sebagai jalan keluar pengangkatan Honda K1 Nganjuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), “Untuk kali ini kita izin selama tiga hari, kalau belum juga ditanggapi izin akan kita perpanjang sampai tuntutan kami terpenuhi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk Sudrajat menyebut Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah menerbitkan SPTJM tentang keabsahan Honda K1 Nganjuk yang ditandatangani Bupati nonaktif Taufiqurrahman. “Sudah kita kirimkan, sekarang masih menunggu jawaban,” katanya.

Kalau, lanjut Sudrajat, Pemkab diminta membuat SPTJM ulang akan dikonsultasikan ulang dengan Plt Bupati Nganjuk, “Kalau memang harus membuat ulang, kita konsultasikan dengan Plt Bupati, Karena kewenangan ada di tangan plt bupati,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima

 

Komentar

News Feed