oleh

Maksimalkan Fungsi Pengasawan, Komisi D Sidak SMPN 1 Kertosono

Nganjuk – Untuk memaksimalkan fungsi pengasawan, Komisi D DPRD Nganjuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 1 Kertosono. Sidak dilakukan setelah komisi yang membidangi masalah pendidikan tersebut mendapat informasi tentang dugaan ‘pungutan’ terhadap peserta didik kurang mampu.

“Sidak ini sebagai salah satu langkah DPRD Nganjuk untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, begitu ada informasi masuk, komisi D langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung, jangan sampai ada anak putus sekolah, apalagi ini SMP gara-gara tidak mampu membayar uang pungutan itu,” kata Wakil Ketua DPRD Nganjuk Sumardi dihubungi akurasinews.com, Selasa (28/11/2017)

Politisi Partai Golkar ini menghimbau, lembaga pendidikan betul-betul memperhatikan permasalahan tersebut, jangan sampai karena iuran mengganggu proses kegiatan belajar, “SMP itukan sudah ada dana BOS, ada Kartu Indonesia pintar , sudah tidak boleh lagi ada pungutan, dengan dalih apapun,” tandasnya.

Sementara itu, ketua Komisi D DPRD Nganjuk, Karyo Sulistyo, mengatakan lembaga sekolah merupakan piranti penting dunia pendidikan, untuk mencerdaskan bangsa. Sehingga tidak boleh ada pungutan yang mengakibatkan peserta didik sampai putus sekolah hanya gara-gara tidak membayar uang pungutan “Sangat tidak benar, pihak sekolah harus segera menghentikan, ini berkaitan dengan masa depan generasi bangsa, apalagi pungutan di dunia pendidikan itukan tidak dibenarkan,” ungkapnya

Sekolah, kata legislator Partai Golkar ini, harus membebaskan segala biaya bagi siswa miskin atau kurang mampu, apapun alasannya, “Karena semua sudah dicukupi oleh pemerintah, tidak boleh peserta didik diminta membayar iuran untuk biaya listrik, apalagi peserta didik kurang mampu, ini sangat tidak benar,” paparnya.

Sidak dilakukan atas dugaan ‘pungutan’ terhadap peserta didik kurang mampu yang dilakukan oleh pihak SMPN 1 Kertosono. Dugaan pungutan ini berimbas pada salah satu wali murid di lembaga sekolah tersebut, yakni Supeno (53) dan Sumianti (48), orangtua dari Muhammad Risky Priyanto, kelas IX-E di SMPN 1 Kertosono, asal Desa Pecuk Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Informasi yang dihimpun, Sumianti mengaku telah membayar uang sebesar 700 ribu rupiah ke pihak sekolah, akan tetapi oleh pihak sekolah belum diberi bukti kuitansi pembayaran. Pihak sekolah berdalih akan memberikan kuitansi tersebut kepada Risky.

Berdasarkan keterangan pihak sekolah tersebut, akhirnya Sumiati selalu menanyakan kuitansi pembayaran, setiap Risky pulang sekolah. Akan tetapi diluar dugaan, Risky malah meninggalkan rumah tanpa pamit, dan tidak masuk sekolah selama hampir dua minggu tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan Risky dikabarkan bekerja di proyek jalan Tol di wilayah Sukomoro Nganjuk. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran orang tua Risky, hingga Sumianti jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Kertosono.

Menyikapi hal ini, politisi Partai PPP DPRD Nganjuk, Mohammad Imron mengatakan, segala kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga sekolah, sudah dianggarkan oleh negara. Jadi tidak dibenarkan, apabila pihak sekolah masih melakukan punggutan terhadap peserta didik, apalagi peserta didik kurang mampu. “Jadi bila kepala sekolah akan membuat kebijakan sekolah, harus mengetahui kepala dinas pendidikan,” ujar Imron.

Ditambahkan Imron, pihaknya selalu mendorong pendidikan agar berkualitas yang sama, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah tidak favorit dan sekolah favorit atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Jadi semua sekolah harus sama dan semuanya merupakan sekolah favorit. “Dan pihak sekolah, tidak boleh menolak siswa. Baik itu siswa pintar maupun siswa miskin,” imbuh Imron.

Sementara itu, Hariyanto, Kepala Sekolah SMPN 1 Kertosono, mengatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan pembinaan yang terbaik bagi seluruh peserta didik, terutama perhatiannya terhadap siswa yang kurang mampu. “Kami membebaskan segala pembayaran bagi siswa yang kurang mampu,” katanya

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed