oleh

Enam Raperda Jombang Belum Tuntas di Akhir Tahun 2017

Jombang – Menjelang akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang gagal mengesahkan enam dari 22 Raperda pada Program Legsilasi Daerah (Prolegda) 2017. Hal tersebut terlihat pada draft dan naskah akademik raperda yang belum selesai disusun hingga akhir tahun ini.

“Jadi memang benar, ada enam raperda yang belum selesai kita bahas pada prolegda 2017 ini. Rencananya lima dari enam raperda tersebut akan dibahas pada Prolegda 2018 semester pertama,” ujar Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Meidi Bambang Murtioso SE kepada akurasinews. Sabtu (16/12/2017)

Menyikapi masalah itu, Meidi mengutarakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat internal dengan sejumlah Orgainasasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dishub, Dinas PU PR dan Dinas Perkim Jombang, pada (24/11/2017) lalu.

Dari pertemuan tersebut, semua pihak telah menyepakati beberapa hal, termasuk menangguhkan enam raperda yang belum terselesaikan di Prolegda 2017 dikarenakan adanya beberapa kendala. Salah satunya karena kesiapan dari OPD terkait dalam menyusun Naskah Akademik (NA) dan draft yang dimaksudkan. “Selain itu, beberapa raperda diantaranya diusulkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), ini waktunya mepet,” jelasnya.

Dalam kesepakatan bersama itu, dewan menyepakati untuk dibahas pada tahun depan. Dia menyebutkan, keenam Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman, Raperda tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Raperda tentang pertanahan, Raperda tentang pengelolaan tanah aset kelurahan, dan Raperda perubahan perda nomor 21 tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Jombang serta Raperda Perlindngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Dan eksekutif juga sudah menyepakati. Jika keenam raperda tersebut tetap dipaksakan dikerjakan dalam waktu satu bulan kedepan ini. Dikhawatirkan hasilnya tidak optimal,” katanya.

Keenam raperda tersebut, Meidi juga mengungkapkan ada satu raperda yang rencananya bakal ditangguhkan pada prolegda 2018, yakni Raperda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Jadi memang benar, untuk Raperda LP2B tidak kita bahas pada 2018. Kita tunggu hingga perubahan Raperda RTRW selesai. Baru nanti kita bahas, karena Raperda LP2B cukup rumit untuk dibahas,’’ ungkap Meidi.

Bukan hanya itu, dalam prolegda 2018, kalangan Eksekutif dan Legislatif menyepakati 18 Raperda. Prolegda tersebut meliputi empat Raperda Inisiatif dan 14 Raperda Partisipatif.

“Pada 2018, kita juga mengusulkan empat raperda baru. Diantaranya, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penanggulangan AIDS dan TBC, Raperda tentang biaya trasportai dan jamaah haji dan Raperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2016 tentang kepala desa, perangkat desa dan organisasi pemerintahan desa,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed