oleh

Ketua Panwaslu : Dana Pilkada Irasional, Terpaksa Lakukan Rasionalisasi Kegiatan

Nganjuk- Pemangkasan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap pengajuan anggaran Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur berdampak terhadap kegiatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk.

Bahkan ketua Panwaslu Nganjuk, Abdul Syukur Junaidi mengatakan karena dana Pilkada Panwaslu irasional, Panwaslu terpaksa melakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan.

“Diajukan awalnya sepuluh koma delapan miliar rupiah, Pemda tidak ada kalau sebesar itu, kemudian kita lakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan, ketemu angka tujuh koma dua miliar rupiah, tetapi itupun tetap tidak disetujui, Pemda tetap bertahan di angka lima koma enam miliar,” jelas Abdul Syukur Junaidi kepada akurasinews.com, di sela-sela acara Focus Group Discussion di RM Rakitos Nganjuk, Selasa (19/12/2017) sore ini.

Untuk itu, kata Abdul Syukur, Panwaslu terpaksa melakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan, diantaranya kegiatan bimbingan tehnik (Bimtek) kepada pengawas kecamatan, “Bimtek seharusnya tiga atau empat kali,kita lakukan sekali atau dua kali, dan sejumlah kegiatan yang dimungkinkan untuk dirasionalisasi,” paparnya.

Selain itu, lanjut Abdul Syukur Junaidi, hingga saat ini perangkat Panwaslu Kabupaten Nganjuk belum sempurna, padahal untuk pentahapan Pilkada Kabupaten Nganjuk sudah dimulai, “Untuk itu, kami meminta dukungan semua pihak, agar membantu proses pengawasan tersebut, memang saat ini KPU belum melakukan pendaftaran calon yang diusung partai politik, namun kalau untuk jalur perseorangankan sudah selesai,” ungkapnya.

Selain pemangkasan anggaran yang mencapai 50 persen dari pengajuan awal Bawaslu Propinsi, hingga saat ini dana hibah untuk pelaksanaan pentahapan Pilkada yang seharusnya diterima Panwaslu Nganjuk tak kunjung terealisasi, “Silahkan tanya ke Pemda, informasinya besok realisasi, selama ini kita menggunakan dana pinjaman untuk melaksanakan kegiatan,” kata Abdul Syukur lagi.

Seperti diberitakan akurasinews.com, operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman juga berpengaruh terhadap pentahapan suksesi 2018 mendatang.

Terbukti, hingga saat ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nganjuk tak kunjung ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sehingga untuk melaksanakan pentahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Panwaslu harus menggunakan dana pinjaman. Seperti saat menggelar acara pelantikan 60 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

“Kita pinjam, karena NPHD memang belum diteken, untuk jumlah dan darimana pinjaman itu, sekretariat Panwaslu yang lebih mengetahui detilnya,” kata Abdul Syukur Junaidi Ketua Panwaslu Nganjuk dikonfirmasi akurasinews.com, usai pelantikan Panwascam di ruang Candi Lor Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Rabu (08/11/2017).

Sebetulnya, kata Abdul Sukur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, sudah mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 10,8 miliar, namun jumlah itu dinilai oleh Pemda Nganjuk terlalu tinggi, “Pemda menyetujui, sebesar lima koma enam miliar, akhirnya kita konsultasikan lagi dengan Bawaslu, kita lakukan normalisasi ketemu angka tujuh koma dua miliar,” jelasnya.

Namun, lanjut Abdul Syukur, meskipun sudah ketemu angka Rp 7,2 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga saat ini belum memberikan jawaban, sehingga belum diketahui apakah jumlah itu disetujui atau tidak, “Kita belum tahu juga, jawabannya saja belum, apalagi tanda tangan. Jadi dana untuk Panwaslu Nganjuk sampai saat ini belum ada, semua kegiatan menggunakan dana pinjaman,” paparnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed