oleh

Sarat KKN & Gratifikasi, Komisi I Rekomendasi Polisi Lakukan Penyelidikan

Nganjuk- Proses Pengisian Perangkat Desa di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk menuai protes berbagai kalangan, bahkan massa yang tergabung dalam gerakan salam lima jari melakukan aksi unjuk rasa  di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.

Diduga kuat, proses pengisian perangkat di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk tersebut sarat dengan unsure Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),dana pelicin, suap atau gratifikasi.

Untuk itu, Komisi I DPRD Nganjuk berharap sekaligus merekomendasi aparat penegak hukum, untuk turun melakukan penyelidikan terhadap seluruh proses pengisian perangkat desa tersebut, “Kita rekomendasikan aparat penegak hukum, terutama kepolisian untuk turun langsung melakukan penyelidikan. Undang-undangnya jelas, KKN maupun gratifikasi bisa dijerat,” ujar anggota Komisi I DPRD Nganjuk KP Abayana saat berbincang dengan akurasinews.com di gedung wakil rakyat, Jalan Gatot Subroto Kota Nganjuk Jumat (29/12/2017) siang ini.

Indikasi atau dugaan jual beli jabatan itu, lanjut Arbayana seolah sudah menjadi rahasia umum, bahkan angkanya juga sangat fantastis, “Saya mendengar sekaligus ikut memperhatikan proses pengisian itu secara langsung, ketika proses seleksi akan berlangsung, seolah sudah sangat jelas siapa nanti kandidat yang bakal lolos dan menjadi seorang perangkat desa,” papar Arbayana sembari menyebut nama salah satu desa wilayah Kecamatan Sukomoro yang baru saja melakukan pengisian perangkat.

Memang, kata Arbayana lagi, untuk proses pembuktian jual beli jabatan perangkat desa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun Politisi Partai Demokrat tersebut yakin aparat kepolisian mampu mengungkap dugaan suap dan KKN tersebut, “Petugas kepolisian di Nganjuk ini mumpuni, kita yakin beliau (Polisi,Red) mampu mengungkap dugaan gratifikasi dan KKN tersebut,” tandasnya.

Seperti diberitakan, ratusan massa yang tergabung dalam gerakan salam lima jari melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Rabu (27/12/2017). Massa mendesak pemerintah membatalkan hasil ujian perangkat desa di sejumlah wilayah kecamatan lantaran banyak terjadi kecurangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

“Praktik curang ini merugikan masyarakat. Generasi yang baik, calon pemimpin bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk melayani masyarakat tidak diberi kesempatan gara-gara ulah panitia, kades, maupun camat yang korup,” teriak John William Wadoe, Ketua Gerakan Salam Lima Jari.

Ulah, lanjut John Wadoe panitia ujian pengisian perangkat desa, Kades, maupun Camat yang korup dan rakus seperti ini jangan dibiarkan, “Harus kita lawan, karena rakyat yang akan menderita nantinya. Untuk itu, kami menuntut ujian pengisian perangkat desa ini dibatalkan, ujian kembali diulang dari awal,” tandasnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed