oleh

Pandangan KH Ridlwan Soal Calon Pemimpin Perempuan

Nganjuk- Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Nganjuk 27 Juni 2018 mendatang semakin dekat, serangkaian manuver politik dilakukan para pasangan calon (Paslon) Kandidat Bupati maupun Wakil Bupati.

Beragam cara dilakukan oleh paslon maupun partai politik (parpol) pengusung untuk menggaet hati masyarakat Anjuk Ladang dengan tujuan mendulang perolehan suara, melakukan pendekatan berbagai kalangan masyarakat atau kelompok masyarakat.

Mulai para kyai atau ulama berikut berikut para santrinya, kalangan dunia pendidikan, kalangan nasionalis, paranormal (dukon-jawa), hingga kalangan minoritas berusaha dirakul dengan satu tujuan mendapat suara terbanyak dihari pencoblosan.

Di Kabupaten Nganjuk, Pilkada mendatang bakal diikuti oleh tiga pasangan calon, meski saat ini masih dalam tahap verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jika melihat dari segi surat rekomendasi parpol ketiganya memenuhi syarat untuk maju sebagai kandidat cabup maupun cawabup.

Hal itu dilihat dari jumlah kursi parpol pengusung ketiga paslon sudah melebihi dari jumlah batas minimal persyaratan yakni Sembilan kursi. Ketiga paslon itu diantaranya, Novi Rahman Hidayat-Marhaen Djumadi (Novi-Marhein) yang diusung PDIP dengan 11 kursi DPRD, PKB dengan 6 kursi dan Partai Hanura dengan 3 kursi jika ditotal jumlahnya 20 kursi.

Kemudian Paslon kedua, Siti Nurhayati -Bimantoro Wiyono (Hanung-Bima) yang diusung Partai Gerindra dengan 7 kursi DPRD, Partai Demokrat dengan 4 kursi, dan PAN dengan 1 kursi, serta PPP dengan 2 kursi, jika ditotal jumlahnya 14 kursi. Sedangkan paslon ketiga Desy Natalia Widya-Ainul Yakin (Desy-Yakin) yang diusung Partai Golkar dengan 6 kursi DPRD, Nasdem 4 kursi dan PKS satu kursi dengan total 11 kursi.

Jika melihat ketiga paslon, ada dua kandidat cabup perempuan Siti Nurhayati (Bu Hanung) dan Desy Natalia Widya (Mbak Desy) seorang kandidat cabup laki-laki Novi Rahman Hidhayat (Mas Novi), bagaimana pandangan kalangan ulama atau kyai mengenai sosok seorang perempuan yang akan menjadi pemimpin suatu daerah, begini pendapat KH Ridlwan Syaibani pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Krempyang Tanjunanom Nganjuk.

“Memang pendapat para ulama itu beragam mengenai pemimpin atau calon pemimpin perempuan, namun kalau menurut saya seorang pemimpin suatu daerah, Kabupaten/Kota Gubernur atau Presiden sekalipun tidak masalah selama memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin,” ujar KH Ridlwan saat berbincang dengan akurasinews.com di sela-sela Pencocokan dan penelitian (Coklit) KPU di kediaman, Sabtu (21/01/2018)

Kecuali, lanjut KH Ridlwan menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Alloh SWT, seperti sholat misalnya perempuan jelas tidak boleh kalau masih ada laki-laki, “Kalau di Indonesia tidak masalah pemimpin perempuan itu, dulu Megawati juga pernah menjabat sebagai Presiden, seorang pemimpin itu yang terpenting adalah adil, sesuai ajaran Rosullah SAW, ibadahnya seorang pemimpin itu adalah adil itu yang penting,” paparnya.

Untuk itu, kata KH Ridlwan lagi, dia mengimbau kepada seluruh santri krempyang bersama alumni yang ada di seluruh penjuru Indonesia serta masyarakat Nganjuk dan Jawa Timur khususnya memberikan hak suara pada kontestasi Pilkada serentak mendatang dan jangan sampai masuk golongan putih (golput)

“Golput itu bukan ajaran islam, silahkan pilih sebagaimana mestinya, pilih calon pemimpin yang memiliki kemampuan dan mampu bersikap adil, laki-laki atau perempuan sama saja tidak ada larangan di dalam islam seorang perempuan menjadi pemimpin daerah atau Negara,” tandas KH Ridlwan.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed