oleh

‘Cium’ Indikasi Jual Beli Jabatan, GERAK & ALOKA Tuntut Pembatalan Proses Pengisian Perangkat

Kediri – ‘Mencium’ indikasi praktik jual beli jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Kediri memantik reaksi sejumlah element masyarakat. Bahkan hampir semua lembaga dan organisasi masyarakat, melakukan aksi protes di halaman Kantor Pemkab Kediri. Jum’at pagi (02/02/2018)

Tomi salah satu koordinator aksi menjelaskan, kalau memang ada aturan bahwa untuk menjabat salah satu perangkat desa harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit seharusnya pemerintah lebih transparan dalam membuat aturan.

“Kalau memang harus bayar ya yang transparan saja. Kalau ingin jadi Sekdes bayar berapa ratus juta, Kasun berapa ratus juta dan perangkat lainnya berapa ratus juta ? Sehingga masyarakat tahu. Nanti dana dibagi bagi, Kades dapat berapa, camat dapat berapa dan Mbah Satirin selaku Kepala DPMPD dapat berapa, terus nanti setor ke atasnya lagi berapa. ? , Jadi semua jelas,” kata Tomi saat berorasi.

Selain itu kedatangan beberapa massa yang menggelar aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) serta Aliansi Ormas – LSM Kediri Raya (ALOKA) di depan Gedung DPRD dan Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, intinya  menuntut pembatalan seluruh proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri.

Demonstran juga  menuding, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa, PP Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2015 dan direvisi tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dampak dari ketidak sesuaian tersebut menurut para pengunjung rasa menimbulkan konflik dan keresahan, akibat tidak adanya kepastian atau jaminan bagi peserta ujian perangkat desa yang nilainya menempati rangking I untuk ditetapkan sebagai perangkat desa akibat tidak jelasnya kriteria penilaian Camat dalam memberikan rekom yang dapat mengakibatkan penilaian subyektif dan merugikan rangking satu.

Selain itu dalam orasinya, para pengunjuk rasa juga membeberkan indikasi cacat hukum dalam proses pengangkatan perangkat desa. Diantaranya, mulai dari pelanggaran terhadap tahapan, tidak dilibatkannya tim desa dalam penyusunan soal dan penetapan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam ujuk rasa ini, perwakilan massa sempat diijinkan masuk untuk berdialog dengan kalangan DPRD. Tetapi karena pertemuan tersebut dianggap ‘omong kosong’ akhirnya massa memilih walk out meninggalkan gedung DPRD. Mereka mengancam akan melaporkan indikasi kecurangan dalam pengangkatan perangkat desa ke Kejaksaan Negeri Ngasem, Kabupaten Kediri.

Untuk diketahui, baru saja digelar ujian pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Kediri yang dilaksanakan oleh 52 Desa. Proses seleksi sudah selesai dan hasilnya sudah keluar. Saat ini perangkat desa yang lolos tes tengah menunggu proses pelantikan dari pemerintah daerah.

Reporter : Rianto

Komentar

News Feed