oleh

Panwaskab Jombang : Akun Liar Masuk Ranah UU ITE

Jombang – Setelah dibuka masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) sejak tanggal 15 Februari 2018, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Jombang mengaku masih belum menemukan pelanggaran kampanye pada akun media sosial (medsos) Pasangan Calon (Paslon) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

“Jadi selama enam hari masa kampanye, Panwaskab Jombang belum menerima pelanggaran baik berupa laporan maupun temuan,” terang Divisi Pencehahan Dan Hubungan Antar Lembaga Panwaskab Jombang David Budiyanto ditemui awak media di kantornya Jalan Gajayana, Kota Jombang, Rabu (21/02/2018).

Menurutnya, akun-akun media sosial yang masuk dalam jangkauan Panwaskab Jombang adalah akun-akun medsos resmi yang didaftarkan oleh tim sukses Pasangan Calon (Paslon). Jika nanti ditemukan pelanggaran pada akun resmi Paslon yang didaftarkan, Panwaskab akan mengambil tindakan.

“Kalau akun liar dan tidak didaftarkan, kita tidak bisa masuk kesana. Akun-akun liar itu (ranahnya) masuk pada Undang-Undang ITE dan langsung di tangani oleh pihak kepolisian,” imbuhnya.

Saat disinggung terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditempel pada kendaraan umum. David Budiyanto menjelaskan bahwa Panwaskab Jombang sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang dan rencananya akan dilakukan penertiban APK yang ada di kendaraan angkutan umum. “Untuk sanksinya, kita hanya bisa memberikan teguran atau tertulis. Itu masuk pada pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Sementara untuk izin kampanye, pihak paslon harus melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dan Panwaskab Jombang.
“Tujuannya, kalau dari pihak kepolisian untuk mempermudah pengamanan, kalau dari kita untuk memudahkan pengawasan terhadap tahapan kampanye,” imbuhnya.

Mengenai pendirian posko paslon, Komisioner Panwaskab Jombang Divisi Pencehahan Dan Hubungan Antar Lembaga juga mengatakan hal itu tidak diatur secara khusus dalam aturan Pemilu. Panwaskab sudah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jombang dan kepada seluruh paslon kontestan Pilbup Jombang, kesepakatan yang diambil, posko tersebut memang dibutuhkan oleh para Paslon dan jumlahnya tidak dibatasi, asalkan pemasangan APK di posko-posko tersebut masih menjadi bagian dari penambahan APK yang di batasi oleh KPU sebesar 150 persen dari jumlah APK yang di tetapkan oleh KPU.

“Kesepakatannya, di posko boleh di pasang APK sepanjang APK tersebut atas persetujuan KPU. Tentunya, itu merupakan gambar yang dicetak sendiri, dan tidak boleh lebih dari 150 persen sebagaimana aturan KPU,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed