oleh

Panwaslu Jombang Temukan Dugaan Pelanggaran Oleh ASN

Jombang – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan kampanye pasangan calon (Paslon) Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang.

Ketua Panwas Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri mengatakan bahwa, selama ini ada lima dugaan pelanggaran kampaye dilakukan oleh oknum ASN dari unsur Perangkat Desa, Kementrian Agama (Kemenag), dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

“Sampai hari ini dari Panwaslu Kabupaten Jombang, memang menemukan lima dugaan pelanggaran dalam tahapan kampaye yang dilakukan masing-masing pasangan calon (paslon) di Kabupaten Jombang. Kemudian, indikator dugaan pelanggaran itu sudah nampak, terkait dengan netralitas ASN, dari lingkup Kementrian Pendidikan Nasional dan dari lingkup Kementrian Agama, termasuk juga menemukan adanya indikasi pelanggaran kampaye yang dilakukan oleh Perangkat Desa,” ungkapnya kepada awak media saat ditemui di kantor Panwas di jalan Raden Wijaya, Kelurahan Kepanjeng, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Senin (05/03/2018).

Temuan itu, lanjut Nur Khasanuri saat ini dalam kajian dan pendalaman. Jika dugaan pelanggaran itu, Panwaslu akan meneruskan ke Komisi ASN untuk yang ditingkat Dinas Pendidikan serta kalau di Kementrian Agama akan diteruskan pada inspektorat.

“Sedangkan perangkat desa atau kepala desa kemarin itu, dari kajian itu sudah melanggar nanti akan diteruskan ke Inspektorat ditingkat kabupaten, untuk diberikan sanksi. Tapi sekali lagi ini masih dugaan belum terbukti karena ini masih dalam proses dan masih jalan, yang sesuai dari peraturan Bawaslu nomor 12, kami harus menelusuri itu yang berkaitan dalam tahapan kampaye” imbuhnya.

Jika benar terjadi, imbuh Nur Khasanuri maka sanksi terburuk yang diterima perangkat desa sangatlah berat sampai dengan pemberhentian. “Tapi ini mengarah ke orang perorang,” tegasnya.

Hingga saat ini tahapan kampaye sudah dalam putaran tahap dua. Sesuai dengan jadwal ada tiga zona yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Jombang. dan jika memang nantinya paslon melanggar ketentuan tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 187 tentang pilkada, dan paslon bisa terancam akan dikenakan pidana.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, masing-masing calon dipidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama 3 bulan, denda paling sedikit seratus ribu rupiah, dan paling banyak satu juta rupiah,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed