oleh

Bandel, Baliho Paslon Dibredel Petugas Gabungan

Jombang – Reklame berukuran besar milik salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jombang, diturunkan paksa (bredel) oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Jombang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan Kepolisian Resort Jombang.

Penurunan paksa reklame di perempatan Desa Weru, Kecamatan/Kabupaten Jombang yang mengarah menuju ke arah Terminal Bis Kepuhsari berjalan lancar. Dengan menggunakan mobil lift crane gambar paslon yang berada diketinggian mampu di jangkau.

“Baliho itu memang tidak sesuai dengan ketentuan KPU baik besaran maupun ukurannya juga. Dan hal itu sudah kami sampaikan ke Paslon yang bersangkutan, dan pada hari-hari terakhir memang banyak laporan dari masyarakat,” ungkap Komisioner Panwaskab Jombang, Ahmad Udi Masjkur kepada awak media usai razia, Selasa (06/03/2018).

Meski masa kampanye Pilbup Jombang telah memasuki sekitar tiga minggu, di awali pada tanggal 15 Februari 2018 yang lalu, penertiban tersebut di nilai tidak terlambat. Udi mengatakan bahwa faktor keterbatasan peralatan juga menjadi masalah dengan belum di turunkannya baliho itu. Selain penertiban baliho paslon Pilbup yang bandel, tim gabungan juga menyisir angkutan umum yang masih memasang stiker paslon. Namun setelah penyisiran petugas gabungan tidak menemukan stiker di angkutan umum.


“Koordinasi kami dengan Satpol PP tidak terlambat sebenarnya, kami memang berjenjang dan tidak dapat langsung (melakukan penertiban) di hari-hari awal, karena keterbatasan alat juga. Kemarin mau di eksekusi manual namun tidak mencukupi. Sekarang kita pastikan, sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP,” jelasnya.

Penyisiran kemudian di lanjutkan petugas melewati jalan raya Gus Dur, diteruskan ke arah barat hingga pertigaan depan Pabrik Gula Jombang Baru kemudian belok ke utara. Di sepanjang jalan raya ini, penelusuran di lakukan petugas hingga sampai di Terminal Ploso, di utara Sungai Brantas.

Namun di Terminal Ploso, lagi-lagi petugas tidak menemukan mobil angkutan umum yang di tempeli sticker bergambar Paslon. Kemudian, selah berada didekat sebuah mini market di daerah Tambak Beras, yang berdekatan dengan posko pemenangan salah satu Paslon, masih terdapat beberapa gambar Paslon yang di tempel di pohon-pohon.

 

 

Namun Udi mengatakan, tidak di copotnya banner tersebut karena pihaknya masih perlu koordinasi dengan tim Paslon yang bersangkutan untuk memastikan apakah keberadaan banner itu bagian dari penambahan APK oleh Paslon yang di atur dalam PKPU atau tidak.

“Terkait APK, masing-masing Paslon sudah bisa menambah sesuai dengan yang di atur dalam PKPU. Nah, apakah APK itu termasuk yang penambahan atau tidak, kami perlu koordinasikan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara tentang masih adanya banner-banner bergambar Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari salah satu Partai Politik (Parpol) yang banyak di pasang di Kabupaten Jombang, Udi memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi vertikal dengan Bawaslu RI.

“Kami perlu melakukan koordinasi secara vertikal dengan Bawaslu terkait dengan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” tandasnya.

Cak Imin Pasrah Kepada Bawaslu

Selain itu, beberapa hari lalu, saat Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, dintanyai oleh sejumlah wartawan, terkait terpampangnya gambar dibaliho yang sudah terpasang di beberapa daerah termasuk di Jombang dengan memberi pesan singkat bakal maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pihaknya menyerahkan penuh kepada Bawaslu RI bila nantinya diturunkan.

“Tentu kalo itu keputusan bawaslu kita harus taati, supaya teman-teman dimana-mana yang memasang baliho itu, mengikuti aturan yang ditentukan oleh Bawaslu,” ujar Cak Imin sapaan akrab ketua umum PKB tersebut usai Acara Munas ke 2 di Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar, Jombang, Sabtu (03/03/2018).

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed