oleh

Kunker, Kemenkeu & DPR RI Paparkan Program Padat Karya Dana Desa

Jombang – Kunjungan Kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah, Kementrian Keuangan RI, Budiarso Teguh Widodo, bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Daerah Pemilihan Dapil Jawa Timur VIII, HM. Surya Alam Ak, MBA ke Kabupaten Jombang, untuk memberikan pemaparan terhadap Program Padat Karya Tunai, yang merupakan item dalam program Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.

“Kami mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Jombang, tujuannya adalah untuk memberikan pemaparan sekaligus mengawal Program Padat Karya Tunai di dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018,” kata Budiarso di Pendopo Kabupaten Jombang. Kamis, (15/03/2018)

Menurutnya, saat ini ada empat kebijakan yang perlu di sosialisasikan tentang pengelolaan Dana Desa kepada Stake Holders terutama ke para pemangku kepentingan yang terlibat langsung di dalam pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten atau Kota serta pemerintah Desa.

Budiarso Teguh juga menambahkan, hal itu merupakan sebagai upaya dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa yang berkembang, maju, dan mandiri. “Keempat kebijakan yang baru di dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 ini meliputi memperbaiki cara membagi, mendistribusikan agar lebih pro kepada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di desa,” imbuhnya.

Selain itu, Budiarso menjelaskan bahwa, hal lain yang perlu disosialisasikan terkait pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 ini adalah perbaikan cara penggunaan Dana Desa. Yang mana ada dua prioritas distribusi Dana Desa masih tetap, yakni untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, porsi untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam Dana Desa tahun 2018, agar ada pembatasan kegiatan, dengan lebih memfokuskan sejumlah empat hingga lima kegiatan, yang bertujuan agar penggunaan Dana Desa lebih fokus menyelesaikan persoalan ketimpangan sarana dan prasarana di Desa.

“Untuk pemberdayaan, kita minta kepada desa agar lebih mengembangkan program kemitraan dan mengembangkan kerjasama antar desa, supaya ekonominya lebih besar, dan juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat desa,” tegasnya.

Perbaikan selanjutnya, lanjut Budiarso dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 adalah cara melaksanakan Dana Desa tersebut yang harus di lakukan dengan skema baru yang di sebut dengan ‘Padat Karya Tunai’ dan ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 ini yakni harus dilakukan dengan cara ‘Swa Kelola’.

“Padat artinya sarat, Karya artinya kerja, dan Tunai artinya di bayar ‘Chas’. Artinya pelaksana Dana Desa harus melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat. Pekerja yang terlibat dalam pelaksaan Dana Desa harus dibayar tunai, serta dilakukan pembayarannya secara harian ataupun mingguan. Untuk ‘Swa Kelola’ artinya, dari tahapan perencanaan dan pelaksaan harus di lakukan secara mandiri oleh desa, tidak boleh di kontrakkan kepada pihak ketiga. Apalagi sampai di kontrakkan kepada kontraktor di luar desa, atau di luar kabupaten,” pungkasnya.

Semnatara itu, HM. Surya Alam mengatakan, dengan dilaksanakan desiminasi ini diharapkan para pemangku kebijakan, terutama pemerintah desa lebih memahami pelaksaan sekaligus penggunaan Dana Desa sehingga tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, “Karena di dalam kegiatan ada tim tehnis yang memberikan pengarahan, mulai dari tim kementrian desa, kementrian keuangan yang mendampingi, agar dana desa itu tepat sasaran,” katanya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed