oleh

LInK: Transparansi Rekruitmen, Acuan Puskesmas Kota Santri Menjadi Lebih Baik

Jombang – Soal wacana akan adanya perubahan tata kelola pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas Kabupaten Jombang dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memantik reaksi berbagai kalangan, diantaranya aktivis Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK).

Wacana Puskesmas yang akan dirubah dengan sistem tersebut,  sempat disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit. Menurutnya, BLUD bagi Puskesmas yang telah memiliki sarana rawat inap, bertujuan agar tidak ada lagi penyimpangan anggaran seperti Dana Kapitasi BPJS yang terkumpul di Paguyupan Puskesmas se-Kabupaten Jombang.

Yang pada akhirnya menyeret Bupati Jombang non aktif, Nyono Suharli Wihandoko dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang, dr Inna Silestyowati sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

“Saya kira wacana itu harus dikaji terutama apakah wacana itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Yang kedua, sejauh mana perubahan status itu bisa memperpendek dan mengoptimalisasi layanan masyarakat, akses terhadap Puskesmas itu,” ungkap A’an Anshori aktivis LInK ditemui awak media, Jumat (16/03/2018).

A’an Anshori menambahkan, sepanjang kondisi birokrasi pengelola Puskesmas masih ‘Brengsek’ di perubahan sistem, baik BLUD ataupun sistem yang lain tetap saja tidak akan merubah kondisi menjadi lebih baik. Menurutnya, untuk menghilangkan hal tersebut, Pjs Bupati Jombang di ‘tantang’ untuk  melakukan rekruitmen tenaga di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pengisian Plt di Kabupaten Jombang dengan model yang transparan dan bersih.

“Sepanjang rekrutmen pengelola Puskesmas tidak memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Maka, sistem apapun akan gagal. Saya malah menantang Pak Setiajit, berani nggak melakukan rekruitmen SKPD, Plt, dan sebagainya itu, membuat sistemnya itu agar masyarakat bisa melihat transparansinya,” tuturnya.

Namun Aan setuju jika status perubahan puskesmas menjadi BLUD, akan membuat system menjadi lebih baik “BLUD itu bagus, tapi menurut saya ini hanya  sebagian saja, yang lima puluh persen lagi adalah sejauh mana rekruitmen pengawal kebijakan yang ada di BLUD ini dengan transparan dan akuntabel,” terangnya.

Dengan kata lain, lanjutnya jika rekruitmen tenaga pengawal kebijakan Puskesmas BLUD dengan cara membayar atau menyetor upeti, maka akan dicari celah untuk balik modal. “Jadi, 50 persen itu sistem, separohnya lagi adalah rekruitmen Kepala SKPD maupun Puskesmasnya,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

 

Komentar

News Feed