oleh

Gandeng UPTD PMK, Gelar Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan

Nganjuk– Hutan merupakan aset yang tidak ternilai harganya, untuk itu harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan yang berakibat ruusaknya kawasan hutan, membakar rumput dan tanaman perdu atau gulma misalnya. Hal itulah yang disampaikan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran (PMK) Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.

Bertempat di Desa Lengkonglor Kecamatan Ngluyu, masyarakat diberi pemahaman mengenai pencegahan kebakaran dalam penggunaan kompor LPG, dan bahaya kebakaran hutan.

“Selain terus melakukan pekerjaan fisik, kegiatan non fisik juga terus kita lakukan, kemarin sosialisai penanggulangan bahaya kebakaran hutan, maupun bahaya kebakaran yang disebabkan oleh tabung LPG yang ada di rumah warga,” ungkap
Kapten Inf. Suwoto, Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk kepada akurasinews.com Jumat (27/04/2018)

Sosialisasi ini, kata Kapten Inf Suwoto,
Untuk menghadapi musim kemarau, dengan sosialisasi ini nantinya warga tanggap dan tidak sembrono menggunakan LPG, ” Jangan sampai, membakar tanaman di hutan, karena itu bahaya, apalagi memasuki musim kemarau seperti sekarang ini,” terangnya.

Terpisah, Kepala UPTD PMK Nganjuk, Setyana Dwiharto menjelaskan, saat musim kemarau angin kencang dan suhu panas dapat memicu api kecil, sehingga menjadi penyebab kebakaran hutan. Selain itu bahaya Kebakaran yang terjadi di pemukiman warga sangat merugikan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Dia memaparkan, pada dasarnya selain bahaya kebakaran hutan, daerah tersebut juga merupakan daerah tepi hutan. Terlebih lokasinya jauh dari mako PMK. “Ini membuat penting memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam mengatasi pemicu terjadinya kebakaran,” jelasnya.

Dia menegaskan, membakar ilalang dan dedaunan di sekitar hutan hingga menyebabkan kebakaran hutan adalah tindakan pidana sesuai UU kehutanan No 41 Tahun 1999. “Dapat dikenai ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun atau denda uang sebanyak-banyaknya Rp 5 miliar,” urainya.

PMK berharap kepada pemerintah agar menambah anggaran untuk sosialisasi terkait bahaya kebakaran kepada masyarakat. Mengingat sebentar lagi musim kemarau, dan banyak bencana kebakaran yang mengancam masyarakat, apalagi di desa-desa tepi hutan.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed