oleh

Terima Predikat WTP, BPK Ingatkan Pemkab Nganjuk Tentang Pengelolaan Aset

Nganjuk-  Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk menuai hasil. Terbukti Pj. Bupati Nganjuk Drs. Sudjono bersama ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun begitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan agar Pemkab lebih memperbaiki lagi tentang pengelolaan aset daerah

WTP : Plt.Kepala BPK Perwakilan Jatim, Ayub Amali menyerahkan hasil penilaian dengan predikat Wajar Tanpa Pengeculian kepada Pj Bupati Nganjuk Drs. Sudjono MM (Humas For Akurasinews.com)

“Betul, BPK mengingatkan tentang pengelolaan aset, yang menerima langsung bapak Pj Bupati dan Pak Ketua DPRD, sudah bulan kemarin di Sidoarjo tepatnya di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Nganjuk Agus Irianto S.Pd kepada akurasinews.com Sabtu (02/06/2018)

Secara umum, lanjut Agus Irianto BPK berharap, seluruh Kabupaten/Kota yang menerima Predikat WTP diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan kerja masing-masing, “Pesan itu disampaikan langsung oleh beliau Plt.Kepala BPK Perwakilan Jatim, Ayub Amali, Seluruh Jawa Timur ada lima belas Kabupaten/Kota yang menerima WTP salah satunya Kabupaten Nganjuk” jelasnya.

LHP : Pj Bupati Nganjuk Drs. Sudjono MM bersama ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Humas For Akurasinews.com)

BPK kata Agus Irianto, setiap kali melakukan pemeriksaan berpedoman pada empat kriteria, diantaranya, pertama apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah itu sudah sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan. Kedua kecukupan pengungkapan. Ketiga kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan terakhir efektivitas sistem pengendalian internal, “Jadi Predikat WTP itu diterima melalui serangkaian proses yang harus dilalui,” ungkapnya.

KEPALA DAERAH : Plt.Kepala BPK Perwakilan Jatim, Ayub Amali bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Penerima WTP untuk Laporan Keuangan tahun 2017 (Humas For Akurasinews.com)

Tujuan BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, lanjut Agus Irianto adalah untuk melakukan penilaian terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan,“ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis aktual diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel  dalam laporan keuangan,” jelasnya.

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed