oleh

Kebutuhan Gas Nasional Devisit 500 Ribu Barel Oil Perhari

Jombang – Kebutuhan Nasional akan energi gas ternyata mengalami devisit (kekurangan) pada angka 500.000 barel oil perhari. Produksi gas Nasional saat ini sebesar 800.000 barel oil perhari, sementara kebutuhan Nasional sebesar 1,3 juta barel oil perhari.

“Selama ini kita memang devisit dalam pemenuhan energi Nasional di sektor migas. Kebutuhan energi Nasional sekitar 1,3 juta, sedangkan produksi kita hanya sekitar 800 (ribu) barel oil,” ujar Singgih Putra Perdana Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kepada awak media usai sosialisasi rencana pengeboran gas PT Lapindo di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, baru-baru ini.

Diberitakan akurasinews.com sebelumnya, rencana pengeboran PT Lapindo ini sempat beberapa kali mengalami penolakan warga sekitar. Terutama warga Dusun Kedongdong, Desa Blimbing, Kesamben, Kabupaten Jombang. Kemudian warga khawatir peristiwa lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo beberapa tahun silam terjadi di tempat mereka.

Terkait mengapa PT Lapindo yang menjadi pelaksana rencana pengeboran tersebut, Singgih menyampaikan bahwa, hal itu karena memang wilayah kerja PT Lapindo meliputi Sidoarjo, Jombang, Probolinggo, dan Situbondo. Menurutnya, Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah kerja yang potensial, karena dari beberapa kajian serta bukti-bukti yang ada di lapangan, salah satunya dari sumur yang di bor oleh PT Kimia Farma, ditemukan kandungan gas. PT Kimia Farma sendiri diketahui selama puluhan tahun terakhir, telah melakukan eksploitasi di sekitar wilayah ini.

“Nah, beberapa tahun ke belakang, juga pernah ada ‘Exxon Mobile Blok Gunting’ di sini, cuma ternyata Exxon menemui kegagalan dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian dari situ kita SKK Migas mengambil kesimpulan bahwa, Jombang cukup potensial dan kebetulan kontrak kerjasama yang beroperasi di wilayah Jombang adalah Lapindo,” imbuhnya.

Sementara itu, Public Relation (PR) Manager PT Lapindo, Arief Setyo Widodo mengungkapkan, ada sosialisasi yang dilakukan kepada warga Desa Blimbing, Kesamben, Jombang ini adalah untuk menginformasikan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pihaknya, meskipun kemarin terjadinya penolakan oleh warga sebelumnya, dikarenakan adanya mis komunikasi.

“Warga ini kurang jelas, jadi apa yang sudah kita infokan kemarin, memang sosialisasi belum kita lakukan, karena kita belum ada kegiatan fisik yang akan kita lakukan,” ungkapnya.

Menurut Arief juga menambahkan, selama ini pihaknya masih sebatas melakukan pendekatan kepada warga sekitar rencana pengeboran dan selanjutnya, ada sebagian warga yang merasa belum tersentuh. Setelah diadakan sosialisasi tersebut, pihaknya akan melakukan pengerjaan pemadatan tanah di lokasi yang akan dipakai pengeboran.

“Karena memang kita belum ada kegiatan sama sekali, baru sekarang kita mulai ada kegiatan, baru kita laksanakan sosialisasi ini dan alhamdulillah warga sudah bisa mengerti. Insya Allah tadi sudah dapat persetujuan dari semua warga, mulai minggu inilah kita memulainya mas,” jelasnya.

Saat disinggung terkait kompensasi yang dijanjikan kepada warga sekitar jika kegiatan ekploitasi gas tersebut sudah benar-benar dilakukan. Selaku Public Relation Manager PT Lapindo, Arief mengatakan, kompensasi tersebut diberikan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara untuk ‘sharing’ dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang maupun pihak yang lain, menurutnya mengenai hal tersebut di atur dalam sistem bagi hasil. “Bagi hasil itu nanti, ranahnya Kementrian Keuangan, Lapindo ini cuma pelaksana untuk pengeboran aja mas,” terangnya.

Terpisah, Kepala Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang,  Johan Budi Widiyatmiko menjelaskan, sosialisasi tersebut muncul karena usulan dari warga agar ada rumusan permintaaan dari masyarakat dalam bentuk Momerandum of Understanding (MoU). Menurutnya, Ia juga selaku wakil dari Pemerintah akan mengawal permintaan dari warganya agar hak-hak warga bisa terakomodir.

“MoU itu nanti, Insya Alloh juga akan saya kawal, dan nanti akan dipelajari dulu sama pihak lapindo, tapi yang utama bahwa yang diminta nanti adalah proportional dan bisa dikerjakan. Intinya yaitu bisa terpenuhi sesuai apa yang diminta, sesuai dengan MoU yang diserahkan oleh salah satu wakil dari masyarakat Blimbing,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed