oleh

DPRD Kaji Ulang, Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Santri

Jombang – Kawasan tanpa asap perokok di kota santri ternyata semakin menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Hal itu sebelumnya sudah diatur pada Peraturan Bupati (Perbup) No.8 Tahun 2012.

Mengenai Perbub itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Minardi menyampaikan bahwa Perbub tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Jombang, pada saat rapat pembahasan Naskah Akademik bersama lembaga Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPM) Yogyakarta.

“Kami akan membuat rancangan peraruran daerah tentang kawasan tanpa asap rokok, yang menindaklanjuti dari yang pernah diperbupkan itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi kepada awak media di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Selasa (24/07/2018).

Pimpinan DPRD : Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi masih membuat rancangan Raperda tentang kawasan tanpa asap rokok di Kota Santri (Saha)

Usai rapat, pihak DPRD meminta masukan akademisi mengenai naskah akademik yang nantinya akan dijadikan materi pada Raperda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Jombang. Minardi juga memastikan bahwa Raperda kawasan tanpa rokok ini ditargetkan selesai tahun 2018.

“Raperda kawasan tanpa rokok harus tahun ini, karena sudah menjadi agenda Prolegda (Program Legislasi Daerah). Makanya kita perlu pendapat dari akademik, karena ini akan membuat kajian kita apakah perda ini mendiskriminasikan pada para perokok, atau dampak multiefeknya kepada petani tembakau. Dengan adanya pengkajian naskah akademiknya, agar kita juga tau masukan-masukan positif dari sisi akademis itu apa,” papar Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Minardi juga menjelaskan bahwa ada pembahasan naskah akademik mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa. “Dalam rapat tadi ada dua pembahasan naskah akademik. Pertama rancangan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang organisasi pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dan yang kedua rancangan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa asap rokok, ini perda yang baru,” ungkapnya.

Pembahasan Naskah : Minardi juga menjelaskan ada pembahasan naskah akademik mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Saha)

Pada perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Minardi juga mengatakan, Dua pembahasan mengenai Raperda kawasan tanpa rokok, dan perubahan Perda Kabupaten Jombang mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari Prolegda DPRD Jombang ini, segera diselesaikan pada bulan Oktober mendatang.

“Karena di Perda kita tentang Organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ada tambahan-tambahan dan perlu ada perubahan-perubahan. Termasuk ada namanya mutasi, pengisian perangkat desa. Setiap triwulan kita mengeluarkan beberapa perda. Ini adalah salah satunya adalah Raperda dan perubahan Perda, paling tidak dua tiga bulan ini harus selesai,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed