oleh

Kepala DLH : Ekplorasi Lapindo Tidak Melanggar Perda

Jombang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang menyampaikan kegiatan ekplorasi minyak dan gas (migas) PT Lapindo Brantas Inc yang berada di kawasan hulu tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, tidak melanggar Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang Yudhi Adriyanto, tahapan eksploitasi migas dikawasan itu, sudah sesuai prosedur. Dengan adanya rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, (UKL/UPL), No. 188.4.45/128/415.10.3.4/2018 yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan ekplorasi, sama sekali tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 21 tahun 2009 tentang RT/RW.

“Sama sekali tidak menyalahi perda RT/RW. Di dalam perda itu ada klausul yang menyebutkan, manakala di kedalaman ada potensi gas bumi atau mineral lain, diperbolehkan untuk dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Jadi tidak melanggar,” ungkap Yudhi Adriyanto kepada awak media, Sabtu (15/09/2018).

Selain tidak menabrak aturan di Perda RT/RW atau berdekatan dengan kawasan Desa Blimbing,  tepatnya di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Yudhi Adriyanto juga mengatakan, ada industri yang kini juga sudah melakukan ekploitasi dan produksi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, di dalam proses mereka ternyata diketahui ada potensi adanya energi yang terbuang sia-sia.

“Ada PT Kimia Farma yang kini sudah melakukan eksploitasi dan produksi. Eksploitasi di kedalaman 800 meter untuk mengambil yodium. Nah, ternyata selama ini mereka menemukan ada gas yang keluar, karena domain mereka Yodium, gas yang tak sengaja terambil akhirnya ia buang. Jadi tidak ada masalah, kami mendukung langkah stategis negara ini, toh itu juga penting bagi daerah,” jelasnya.

PT Lapindo Brantas Inc sebagai pihak kontraktor SKK Migas di Desa Blimbing saat ini masih sebatas eksplorasi, atau masih pemetaan dan analisa. Terbitnya rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau yang di keluarkan DLH sudah cukup tepat.

“Nah ini, UKL-UPL itu maksudnya ijin lingkungan soal rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Jadi kalau ada yang bilang mengaitkan soal Amdal itu disinformasi. Amdal itu kalau sudah tahap ekploitasi dan ijinnya masuk domain kementrian pusat yang tahapan kerjanya sudah berbeda,” terangnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang UKL-UPL, diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL itu sendiri juga merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UpL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

Selain itu, Kepala Dinas Pertanian, Hadi Purwanto membantah jika ada lahan pertanian produktif yang hilang akibat adanya industrialisasi di Jombang, khususnya di wilayah Kesamben. Data Dinas Pertanian yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang menyebutkan, lahan pertanian produktif yang hilang besarannya 241 hektar.  “Data kita (mengacu BPS), untuk lahan produktif di Jombang yang lepas hanya untuk jalan tol, seluas 241 hektar,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed