oleh

Digusur Puluhan PKL Demo, DPRD Minta Pol PP Tidak Tebang Pilih

Jombang – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Jombang, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang. Demo itu buntut adanya larangan berjualan, di sejumlah wilayah oleh Satpol PP Jombang.

Larangan dan razia aparatur penegak perda itu sebetulnya sudah sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2010. Namun, PKL merasa bahwa penegak perda ini tidak fair dan terkesan hanya membatasi masyarakat kecil, yang sedang mencari nafkah.

Demo : Puluhan massa aksi dari sejumlah PKL melakukan unjuk rasa di depan Pintu masuk Kantor DPRD Jombang (Saha)

“Kalau ngomong masalah keindahan, ketertiban, yang diatur dalam perda, maukah seluruh pemerintahan Kabupaten Jombang, untuk menerapkan perda secara menyeluruh kepada siapapun,” ungkap Korlap masa, Faizzudin kepada Akurasinews.com, Senin (24/09/2018).

Menurut Faizzudin, PKL yang ada di Jombang ini merupakan warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak yang sama, dengan masyarakat lainnya, termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. “Kami menuntut agar mencabut surat itu, dan tegakkan perda secara menyeluruh,” jelasnya.

Tidak Tebang Pilih : Puluhan demonstran meminta Pemerintah Daerah tidak pilih dalam menegakkan Perda (Saha)

Sementara itu, menanggapi tuntutan PKL, mengenai penggusuran dan larangan yang dilakukan Satpol PP, sebagai aparat penegak perda. Anggota komisi A DPRD Jombang, Irwan Prakoso, meminta agar perda ini benar-benar ditegakkan tidak hanya berdasarkan moment-moment tertentu.

“Pedagang harus steril, memang satu sisi itu kelihatan bagus, jalan-jalan keliatan bersih. Kalau kita memang betul-betul ingin menerapkan perda. Ya sudah kalau dilarang ya dilarang, jangan hanya pada waktu ada acara dilarang tapi setelah selesai acara, diperbolehkan kembali,” tegas Irwan kepada Akurasinews.com, Selasa (25/09/2018).

Wakil Rakyat : Anggota Komisi A DPRD Jombang, Irwan Prakoso, menemui massa aksi di depan pintu Kantor DPRD Jombang (Saha)

Mengatasi polemik itu, Irwan juga menambahkan, jika memang digusur maka harus ada solusi, yakni berupa relokasi PKL pada wilayah-wilayah tertentu, yang strategis. “Saya yakin kok banyak posisi di Jombang ini untuk dijadikan tempat relokasi untuk PKL,” terangnya.

Disinggung mengenai adanya tebang pilih, dalam penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP Jombang. politisi PAN ini lebih sepakat untuk menegakkan perda tanpa pandang bulu. “Jangan tebang pilih, sepakat saya dengan tebang pilih. Untuk diketahui di berberapa pasar modern atau swalayan di sini, apakah ijinnya lengkap semua itu. Coba di cek itu dinas perizinan maupun di satpol PP, kalau memang mau menggusur ya digusur semuanya, jangan satu sisi boleh, satu sisi gak boleh,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed