oleh

ASN Harus Netral,Like and Komen di Dumay bisa ‘Disemprit’ Bawaslu

Nganjuk – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib netral dalam Pemilu 2019 baik dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Bahkan sampai – sampai hanya sekedar memberikan like atau komentar dukungan kepada salah satu peserta pemilu pileg maupun pilpres di dunia maya (dumay) di media sosial itupun tidak diperbolehkan. Kalau sampai dilanggar siap siap ‘disemprit’ atau diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sederet aturan mengekang setiap ASN pada kontestasi politik lima tahunan tersebut, sehingga apabila dilanggar ancaman sanksi tentu akan didapat para pegawai yang digaji dengan uang rakyat tersebut.

“Sesuai aturan sudah sangat jelas, ASN dilarang keras berpihak kepada salah satu peserta pileg maupun pilpres, untuk itu sosialisasi ini kita gelar, agar para aparatur sipil negara itu betul betul netral, makanya ini kita undang para camat, pengurus partai politik dan dari ormas maupun tomas,” ujar Abdul Aziz S.sos Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk saat berbincang dengan akurasinews.com, usai acara sosialisasi Undang Undang No 7 tahun 2017 dan Netralitas ASN Pada Pemilu 2019 di Rumah Makan Andaru Kelurahan Kramat Kota Nganjuk, Sabtu (24/11/2018).

Memang sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 pada 27 Desember 2017 lalu dan telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota telah diatur terkait hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Untuk sekanjutnya, mengutip Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan pasangan calon atau peserta pemilu dilarang melibatkan ASN, TNI dan Polri, Kepala Desa atau perangkat Desa.

“Yang terpenting dan harus difahami PNS atau ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik,” tandas Abdul Aziz.

Intinya, lanjut Abdul Aziz, apabila nantinya terbukti ada seorang ASN terbukti memberikan dukungan kepada salah satu peserta akan diberlakukan sanksi oleh intansi dimana ASN bernaung, ” Bawaslu merekomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh instansi dimana ASN bernaung, jadi untuk proses sanksi inspektorat yang memproses, namun kalau terbukti pidana, pihak kepolisian yang akan memproses, semua sudah jelas aturannya,” paparnya.

Mengenai Undang Undang No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu) seperti ditulis website sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017 lalu.

Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud  tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 187 ayat (5) UU ini.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan pding banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan.

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. Sementara j umlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud  tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 189 ayat (5) UU ini.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota.

Ditegaskan dalam UU ini, KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan UndangUndang ini. Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD KabupatenlKota sebagaimana dimaksud, KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

Adapun jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut UU ini, ditetapkan  4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah provinsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 UU ini.

Sementara  anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut UU ini, tidak menggunakan haknya untuk memilih (Advetorial)

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed