oleh

PH Kades Katerban Minta Sekdes & Pamong Juga Diproses Hukum 

Nganjuk – Bambang Sukoco SH.MH Penasihat Hukum atau Pengacara Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, M Subur yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2017 buka-bukaan terkait kasus yang menjerat kliennya itu.

“Kita terbuka saja ini, karena juga berdasarkan pengakuan klien saya, Prona di Desa Katerban Tahun 2017 lalu itu oleh panitia, pemohon atau masyarakat dipatok harga satu juta rupiah untuk setiap bidang tanah,” ujar Bambang Sukoco kepada akurasinews.com di lobi kantor Kejari Nganjuk, Jumat (21/12/2018)

Besaran tarif atau pembayaran itu, lanjut Bambang Sukoco berdasarkan kesepakatan pihak panitia desa, “Jadi itu bukan hanya kehendak klien saya, tapi sudah melalui kesepakatan panitia,” paparnya.

Dari tarikan sebesar Rp 1 juta itu, dibagi menjadi tiga bagian dengan kata lain tidak dinikmati sendiri oleh M Subur ” Dari uang satu juta itu, tujuh ratus ribu untuk Kades atau diterima klien saya, dua ratus lima puluh ribu untuk pamong blok dan lima puluh ribu untuk Sekdes,” jelas pengacara asal Bagor tersebut.

Untuk itu, lanjut Bambang Sukoco dia meminta Kepolisian juga mengusut secara tuntas dugaan korupsi tersebut, ” Proses terjadinya dugaan korupsi sudah sangat jelas, hal itu berdasarkan kesepakatan, yang menikmati uang korupsi bukan hanya klien saya saja, tetapi juga pamong blok dan sekdes, jadi sudak seharusnya yang terlibat juga diproses hukum, itu permintaan klien saya juga,” tandas Bambang Sukoco.

Mengenai penggunaan dana dari hasil korupsi itu, imbuh Bambang Sukoco, dari total dana yang diterima M Subur Rp 900 juta, bersumber dari 1100 bidang tanah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya , ” Enam ratus juta untuk membeli perabot mebeler, genset dan lain lain, yang tiga ratus juta untuk membayar hutang di tiga Bank,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai tidak adanya sosialisasi terkait besaran biaya Prona yang semustinya gratis itu, Bambang Sukoco dengan tegas menolaknya, ” Itu tidak benar, sosialisasi sudah dilakukan, bahkan ketika digelar sosialisasi juga dihadiri oleh petugas dari BPN,” sebutnya.

Bahkan Kades Subur juga meminta pendapat petugas BPN yang hadir dalam sosialisasi itu, ” Pihak BPN menjawab dengan diplomatis ketika ditanya oleh klien saya, mereka menjawab asal tidak terjadi masalah dipersilahkan,” katanya

Sementara itu, terkait dengan penahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap klienya, Bambang Sukoco mengaku masih fikir fikir untuk melayangkan surat penangguhan penahanan, ” Untuk tahap dakwaan ini, kami masih fikir fikir mengajukan penangguhan penahan,” pungkasnya

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed