oleh

Tomas ‘Ancam’ Laporkan Kades Godean kepada APH  

Nganjuk –  Diduga melakukan pungutan Program Nasional Agraria (Prona) atau kini bernama program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluar ketentuan, M Syaiful, tokoh masyarakat (Tomas)  Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengancam melaporkan kepala desa setempat kepada aparat penegak hukum (APH).

“Ya karena Prona itu program dari presiden Joko Widodo yang seharusnya gratis tapi dipungut biaya, memang sesuai dengan aturan biaya Pra Prona itu diperbolehkan, tapi kalau melebihi ketentuan itu tidak benar, dan akan saya laporkan kepada aparat penegak hukum,” ungkap pria asal Madura tersebut ditemui akurasinews.com dirumahnya, Rabu (06/02/2019)

Biaya pra prona, lanjut M Syaiful Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Bahwa besaran biaya dibagi menjadi lima kategori perwilayah. Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori V di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan biaya untuk kategori V ini dipatok sebesar Rp 150 ribu, tapi kenapa di Desa Godean, pemohon dipungut biaya Rp 500 ribu. “Ini pungli namanya, dan ini sudah menyalahi aturan,” tandasnya.

Meskipun, imbuh Syaiful besaran biaya itu diklaim merupakan kesepatan pemohon dengan membuat surat pernyataan, namun itu akan gugur kalau sudah masuk ke ranah penegak hukum, karena pemohon tidak  dijelaskan secara rinci penggunaan biaya itu. “Itu namanya pembohongan publik dan membodohi masyarakat,” paparnya.

Selain dugaan pungutan Prona/PTSL yang melebihi ketentuan, M Syaiful juga mengaku mengantongi data adanya dugaan peyimpangan dana kas desa oleh Kades desa setempat. Bahwa pada tahun 2016, ada sekitar 643 petak sawah yang dilelang, dengan harga Rp 2.850.000 per petak. Akantetapi oleh Kades setempat, disinyalir hanya dimasukkan ke kas desa Rp.1.700.000 per petak. “Selisih uang dari lelang tersebut hingga saat ini tidak diketahui kemana,” ungkapnya.

Surat Kesepakatan : Jumari (54) warga Jalan Menur, RT 04, RW 02, bahwa  program Prona/PTSL 2018 Desa Godean menunjukkan surat kesepakatan pungutan prona sebesar Rp 500 ribu (Bima)

Pria yang akrab dipanggil Cak Ipul dan beralamat di Jalan Kenongo RT 03 RW 02 Desa Godean ini juga menyoroti dalam pelaksanaan anggaran APBDes 2018, karena ada dugaan terjadi mark up anggaran  pembangunan 4 unit pos kamling, yang mana anggaran 1 unit pos kamling ‘dibandrol’ 32 juta rupiah, padahal menurut hitung-hitungan rasional, biaya pembangunan 1 unit pos kamling tersebut berkisar 15 juta rupiah. “Pokoknya semua penyimpangan akan kami laporkan ke ranah hukum, supaya terungkap siapa saja terlibat,” tandasnya.

Keterangan M Syaiful diperkuat oleh pengakuan Jumari (54) warga Jalan Menur, RT 04, RW 02, bahwa  program Prona/PTSL 2018 Desa Godean yang berjumlah 565 bidang hingga saat ini belum diterima oleh pemohon, sehingga pihaknya belum memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama isterinya. “Iya sampai saat ini kami belum terima SHM (sertifikat hak milik) dari program Prona/PTSL yakni SHM atas nama Yatmini, isteri saya,” ucapnya.

Jumari mengaku,pada awal Januari 2018 lalu, dilakukan pengukuran dan pemohon sudah harus membayar biaya prona/PTSL sebesar Rp 500 ribu. “Memang terkesan agak dipaksa untuk segera membayar, sebab kalau tidak segera membayar biaya itu, oleh panitia ditinggal, artinya kita tidak terdaftar sebagai pemohon Prona/PTSL,” akunya.

Pada saat itu, iuran prona disetor ke salah satu RW di Desa Godean, selanjutnya disinyalir disetorkan kepada Kades setempat. Selain membayar 500 ribu rupiah, pemohon program Prona/PTSL di Desa Godean juga masih dibebani untuk menyediakan patok sendiri,  sesuai kebutuhan masing-masing.

“Jadi selain membayar 500 ribu rupiah, oleh panitia kita juga masih disuruh menyediakan atau membeli patok dengan biaya sendiri. Padahal dulu katanya biaya sebesar itu sudah termasuk patok, tapi kenyataannya patok kita beli sendiri,” kata Jumari.

Namun karena ingin memiliki SHM, Jumari tetap membayar Rp 500 ribu dan istrinya menanda tangani surat pernyataan kesepakatan, yang intinya tidak keberatan membayar iuran itu, “ Ini bukti surat pernyataanya,” tutup Jumari.

Sementara itu, hingga berita ini diunggah Suliadi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Godean, belum bisa dikonfirmasi, bahkan dihubungi via ponselnya juga tidak aktif.

Reporter  : Agus Bima

Editor      : Agus Karyono

Komentar

News Feed