oleh

Suryo Alam, Berikan Bansos Untuk Sekolah di Jombang

Jombang – Anggota Komisi X Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H.M Suryo Alam Ak,MBA memberikan bantuan sosial ke sembilan lembaga pendidikan secara langsung, salah satunya diantaranya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Kamis (28/02/2019).

Bansos yang diberikan oleh Suryo Alam beragam, mulai dari pembangunan pagar sekolah, mushola, sarana dan prasaran komputer, perbaikan sanitasi, pembangunan lapangan olahraga untuk tenis, dan seragam Drum Band.

“Kebetulan secara simbolik saja, ada beberapa bantuan kepada sembilan sekolah di Kabupaten Jombang, mulai pagar sekolah, renovasi mushola, sarana prasarana komputer, kamar mandi dan sanitasi, lapangan olahraga tenis, peralatan drumb band, itu bentuk-bentuk yang kita serahkan,” ungkap Suryo Alam kepada  awak media di SMA Bandar Kedungmulyo, Jombang.

Menurut Suryo Alam menyampaikan bahwa, bantuan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bandar Kedungmulyo bentuknya adalah renovasi mushola sekolah. Kebutuhannya di SMA Bandar Kedungmulyo lebih banyak dibutuhkan oleh siswa berupa kegiatan beribadah, makanya yang diajukan dalam bentuk renovasi mushola.“Di SMA Bandar Kedungmulyo bantuannya berupa renovasi Mushola sekolah, karena untuk kebutuhan untuk sholat lebih banyak,” jelasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga sempat mengelar diskusi bersama pihak sekolah di aula lembaga pendidikan tersebut. Suryo Alam mengatakan, pertemuan dengan dewan guru itu untuk mengetahui proses belajar mengajar, baik persoalan pengajar maupun peserta didik, perlengkapannya, dan apakah ada dampak dari adanya peralihan pengurusan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten ke Provinsi.

Langkah ini diambil agar bisa mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi agar bisa memberikan masukan dilevel kementrian maupun dilevel pemimpin daerah ditingkat Gubernur.“Kami ingin tahu kondisi proses belajar mengajar, baik itu persoalan gurunya, persoalan siswanya, perlengkapannya, dan apa ada dampak dari peralihan pengelolaan dari kabupaten ke provinsi,” paparnya.

Terkait mekanisme bantuan-bantuan tersebut, Suryo Alam menjelaskan, mekanismenya cukup sederhana, yang pasti kebutuhan yang diinginkan sekolah dimasukan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian, kebutuhan yang dibutuhkan bisa diajukan ke Bupati, Gubernur, dan ke Kementrian. Bahkan juga bisa menggunakan jalur aspirasi, untuk bantuan kali ini menggunakan jalur Aspirasi DPR RI.

“Ada yang normatif itu ke eksekutif, jadi diajukan ke bupati, atau gubernur, ke menteri, gitu. Tapi bisa juga disampaikan secara aspiratif ke anggota dewan. Makanya ini jalur aspirasi,” tegasnya.

Kalau dana aspirasi melalui anggota dewan, tidak termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Aspirasi dari bawah disampaikan, tidak hanya sekolah yang bisa mengajukan, termasuk juga komunitas dan kegiatan budaya.

Sumber dananya dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan begitu sebagai anggota DPR-RI hanya memposisikan untuk menyampaikan apa yang diperlukan oleh masyarakat. “Kebetulan setelah diverifikasi, memang dibutuhkan. Kayak musholla, peralatan lainnya juga dibutuhkan, kurang lebih itu,” pungkasnya

Reporter   : Taufiqur Rachman

Editor        : Agus Karyono

Komentar

News Feed