oleh

Satu KK Beda TPS, Warga Patihan Bakal Pilih Golput

Jombang – Jelang satu hari Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu, 17 April 2019. Sejumlah warga di Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang mendatangi Kantor Desa setempat, mereka memprotes dan mengancam tidak akan memberikan hak suara (golput) gara-gara dalam satu keluarga berbeda tempat lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut keterangan Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi, permasalahan yang dialami warganya ini sebenarnya sama dengan sejumlah desa lain. Dengan kemunculan kebijakan yang tidak populis dibuat oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang bisa jadi berdampak fatal dalam menggunakan hak pilihnya.

“Ada banyak keluhan dari warga, ketika surat C-6 yang dipegangnya ternyata dalam satu KK (kartu keluarga) di pecah menjadi dua sampai tiga TPS. Itu tentu menjadi persoalan ketika dalam satu keluarga ini terpisah-pisah, tidak seperti pada Pilkada kemarin, dalam satu kk bisa satu TPS,” tegas Kades Kepatihan, Erwin kepada awak media ketika ditemui di kantornya, Senin (15/4/2019).

Pemerintah Desa Patihan lanjut Erwin, sangat mendukung sekali program KPU tentang anti golput. Akan tetapi, disisi lain KPU malah membuat kebijakan tidak populis. Padahal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kepatihan tercatat sebanyak 3.767 orang, kemudian sekitar 20 orang telah melaporkan ke Desa terkait perbedaan TPS dalam satu KK dan diperkirakan oleh pihak Desa jumlahnya juga bisa meningkatkan atau terus bertambah.

“Kemarin warga saya secara spontan menyatakan tidak ingin menyoblos, karena dipisah dengan anak, suaminya, di TPS yang berbeda,” terangnya.

Setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat setempat mengenangi hal tersebut, pihak Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Kepatihan sudah melaporkannya ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten Jombang.

“Saya sudah berusaha untuk lapor ke PPK, sudah lapor ke KPUD. Bahkan sebelumnya sudah dilakukan pemetaan, namun dari KPU keluarnya tidak sama. Kalau sekarang nggak tahu cara ngerubahnya gimana, dari KPU belum ada konfirmasi selanjutnya,” pungkas Farid Ahmaludin selaku KPPS Desa Kepatihan.

Reporter : Taufiqur Rachman

Editor      : Agus Karyono

Komentar

News Feed