oleh

Ketika Belenggu Dead Line, Mengebiri Hak Konstitusi

Oleh : Agus Bima 

Tadi pagi pukul 08.00 WIB,  saya sudah siap berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara kepada Capres dan Cawapres, DPD dan para calon anggota Legislatif baik tingkat DPRD tingkat II (Nganjuk), DPRD tingkat I (Provinsi) maupun DPR RI (pusat).

Namun alangkah kagetnya, ketika sampai ke TPS di Kampung saya di Dusun/Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten, Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya dirumah Ketua RT I, RW I oleh petugas KPPS saya dilarang mencoblos.

Eits, bukan berarti tidak ada jalan keluar, karena tidak menerima form C6 atau undangan untuk mencoblos entah karena alasan apa, saya juga tidak mau bersitegang yang jelas dalam pikiran saya sebagai warga negara yang baik ingin memberikan suara pada Pemilu 17 April 2019 ini.

“Kalau tidak bawa undangan, nanti jam dua belas baru bisa nyoblos,” kata seorang wanita berjilbab yang menjadi petugas KPPS

Dengan sedikit kecewa sayapun kembali kerumah, karena sebenarnya siang pukul 11.30 WIB sudah ada agenda liputan di Polres Nganjuk. Namun karena itu adalah hak konstitusi saya, sayapun bersabar menunggu. Sampai akhirnya pukul 11.30 WIB saya kembali ke TPS untuk mencoblos.

Mungkin karena demi memberikan hak konstitusi itu, saya sampai ketinggalan agenda liputan di Polres Nganjuk yang jaraknya dari rumah orang tua saya sekitar 32 Kilo Meter. Tapi saya bersyukur masih bisa memberikan hak konstitusi saya sebagai warga negara.

Kebanyakan kawan-kawan yang dikejar dead line oleh kantor, rela tidak mencoblos demi mendapat berita sesuai perintah kantor. “Bang kalau ada TPS unik share ya fotonya,” begitu pesan yang dikirim salah satu kawan media cetak yang berada di Kota Nganjuk padahal rumahnya Tulungagung, sejak pukul 09.00 WIB.

Dengan penuh semangat, kawan – kawan dari media cetak, elektronik dan online (siber) dari berbagai wilayah Kabupaten lain begitu antusias mencari TPS unik  dan menunggu jadwal sejumlah pejabat masuk bilik suara untuk memberikan suara atau hanya sekedar mengecek proses pemungutan suara di Kabupaten Nganjuk. Namun mereka sendiri tidak dapat memberikan haknya karena terbelenggu oleh dead line kantor.

Meski semua terlihat begitu semangat, namun jauh didalam hati kawan kawan tentu merasa sangat rugi, karena telah dikebiri oleh profesi dibelenggu oleh dead line editor. “Resiko bang, presiden atau dewannya siapapun kita tetap mencari berita, kantor hanya melihat prestasi kita, bukan siapa presiden dan dewannya,” kata salah satu kawan pewarta media cetak via media sosial.

Momen lima tahunan yang kerap ditulis kawan – kawan sebagai pesta itupun terlewat begitu saja, sebagai pewarta sudah tidak ada pilihan, kehilangan momen penting liputan atau ke TPS untuk ikut memberikan pilihan.

Banyak dari kawan kawan yang ngepos di wilayah Kabupaten Nganjuk lebih memilih liputan, mengikuti pejabat memberikan hak suara ke TPS ketimbang memberikan suaranya sendiri untuk ikut berdemokrasi.

Sengaja saya lebih dulu menulis unek – unek ini ketimbang menulis berita TPS Unik dan berita berita lain berkaitan dengan kunjungan para pejabat maupun proses hitung cepat hasil pencoblosan, karena banyak kawan kawan seprofesi yang sejak tadi pagi dikejar kejar dead line kantor dan tidak dapat mencoblos.

Semoga lima tahun kedepan kawan – kawan lebih mementingkan hak konstitusionalnya ketimbang memburu berita yang sudah menjadi profesi setiap hari, meski dengan resiko mendapat surat peringatan dari atasan. #Nyoblos Itu Keren.

Penulis adalah Reporter Akurasinews.com

Komentar

News Feed