oleh

Desak Pemerintah Cabut PP 78 tahun 2015 & Penghapusan System Outsourching, SBPJ GSBI Gelar Aksi Demo

Jombang – Peringatan Hari Buruh Sedunia di Jombang diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) ketika menuntut mendesak pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015 dan penghapusan system outsourching saat berada di Jalan KH Wahid Hasyim, depan kantor Pemerintah Kebupaten Jombang, Selasa (1/5/2019)

Aksi protes ini digelar bersamaan dengan acara jalan sehat yang digelar oleh Disnakertrans Jombang di perempatan taman Kebon Rojo. Namun, puluhan SBPJ GSBI ini tetap ingin menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara bersama puluhan buruh agar menghapus sistem outsourcing dan sistem aturan PP No 78 tahun 2015, yang sampai sekarang dua aturan tersebut tetap diberlakukan.

Hapus System Outsourching : Puluhan buruh dari SBPJ GSBI Jombang menggelar aksi demo didepan Pendopo Kabupaten. Mereka menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 dan penghapusan system outsourching (Saha)

Bahkan, dalam orasinya mereka juga menuntut agar para buruh yang bekerja di sejumlah perusahaan juga dapat diangkat sebagai karyawan tetap perusahaan, dan mereka mengaku tidak pernah mendapatkan hak dan terancam upah kerja dirampas secara sembunyi-sembunyi.

Menurut Ketua SBPJ GSBI, Hadi Purnomo, aksi demo dalam momentum Hari Buruh Sedunia, sebagai wadah berorganisisi buruh tetap mengambil sikap tegas untuk penghapusan dua aturan tentang, PP 78 2005 dan menghapus penerapan sistem outsourching karena cenderung menyengsarakan buruh di Kabupaten Jombang.

Bahkan, selama ini buruh dibawah sistem outsourching mendapatkan gaji jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan tidak sedikit buruh bekerja dibawah tekanan kerja yang minim dengan pemenuhan hak. Dengan begitu, langkah demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jombang ini juga sebagai amanah untuk mengingatkan pemerintah dalam menangani buruh lebih serius.

Hapus System Outsourching : Puluhan buruh dari SBPJ GSBI Jombang menggelar aksi demo didepan Pendopo Kabupaten. Mereka menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 dan penghapusan system outsourching (Saha)

“Dalam aksi ini kita menuntut penghapusan sistem outsourching dan penerapan PP 78, karena mengancam hak buruh. Sebagai organisasi buruh, GSBI akan selalu gencar memperjuangkan nasib buruh terutama yang berada di Jombang. Kita lihat Pemerintah hari ini masih tidak becus dalam melaksanakan amanah dari buruh bahwa kita hari ini mendatangi pemkab untuk menekan pemerintahan supaya lebih serius menangani buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Hadi kepada awak media di depan Pemkab Jombang.

Saat disingung mengenangi acara Hari Buruh yang masih berlangsung di perempatan Kebon Rojo yang digelar oleh Disnakertrans Jombang bersama para buruh pekerja pabrik lainnya. Menurut Hadi, acara tersebut sebagai pembodohan karena mereka tidak tahu semangat Hari Butuh itu seperti apa? Dan tentu momentum ini pastinya sangatlah bersejarah sebenarnya.

“Kalau saya lihat mereka (buruh) dibodohi sebenarnya. Supaya mereka terlena tidak tau Hari Buruh ini, semangatnya dan momentnya itu seperti apa. Karena hari buruh ini adalah moment yang sangat bersejarah sebenarnya,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah terkait aksi demonstrasi buruh pada May Day di depan pintu Gedung Pemkab Jombang, Kepala Disnakertrans Jombang, Purwanto mengaku, dalam aksi unjuk rasa ini merupakan hak mereka sebagai buruh.

Hapus System Outsourching : Puluhan buruh dari SBPJ GSBI Jombang menggelar aksi demo didepan Pendopo Kabupaten. Mereka menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 dan penghapusan system outsourching (Saha)

Menurutnya, gerakan SBPJ GSBI ini tidaklah anarkis hanya membagikan selebaran. “Sudah dikomunikasikan, gerakan GSBI tidak anarkhis, damai dan membagikan pamflet saja,” kata Purwanto.

Purwanto juga menyampaikan, Pemerintah tidak menemui demonstran karena hari libur dan di kantor Disnaker Jombang sendiri ada hajatan jalan sehat. Tetapi terkait tuntutan aksi demo, tentang sistem outsourching dan PP 78 2005 merupakan kewenangan pusat. Pihak Dinas dan Serikat Buruh di daerah hanya melaksanakan saja aturan itu.

“Saya apresiasi dengan aksi tadi, aksi damai saya terima kasih karena menyampaikan aspirasi. Saya juga terima kasih kepada media, karena turut menyampaikan aspirasi buruh sampai pusat,” pungkas Purwanto.

Reporter  : Taufiqur Rachman

Editor       : Agus Karyono

Komentar

News Feed