oleh

2018 Jombang Kembali Raih WTP

Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang lagi-lagi menyabet penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dalam capaian ini Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka langsung memberikan kepada Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, tentang pencapaian Pemkab mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang pada Tahun Anggaran 2018.

Dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Jombang, Masud Zuraemi di kantor Perwakilan BPK Jatim di Juanda, Sidoarjo, Selasa (14/5/2019). Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Wabup Jombang sangat bersyukur sekali dan telah memperoleh capaian penghargaan Pemkab yang kesekian kalinya seperti pada tahun sebelumnya di tahun 2017 lalu Pemkab Jombang juga meraih Opini WTP.

“Alhamdulillah, Jombang kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Semoga pemerintah Jombang dibawah kepemimpinan Ibu Mundjidah Wahab bisa amanah, semakin baik dan tentunya bisa membawa masyarakat Jombang semakin sejahtera,” ungkap Wabup Jombang, Sumrambah melalui via handphone, Rabu (15/5/2019).

Menurut Sumrambah mengungkapkan bahwa, Opini WTP yang diperoleh Pemkab Jombang ini tidak luput dari peran kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Wabup juga berterima kasih atas kerja keras semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Jombang dalam hal. Tak hanya itu saja, tentunya penghargaan tersebut dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Jombang.

“Pencapaian ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena kedepan Jombang harus lebih baik dari sekarang dan bisa menjadi motivasi bagi ASN agar lebih semangat dan bekerja keras untuk menjadikan tahun mendatang lebih baik lagi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka dalam sambutannya menyampaikan, opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

“Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depannya,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed