oleh

32 Ormas Kota Santri Deklarasi Tolak Gerakan People Power

Jombang – Sebanyak 32 ormas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ) deklarasi menolak gerakan people power dihadapan ribuan masyarakat dari lintas agama di aula Makodim 0814 Jombang, Minggu (19/5/2019)

Deklarasi dihadiri oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang, serta Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto dan dihadiri pimpinan 32 ormas diantaranya, Nahdlatul Ulama, PGLII, LDII, Ansor, BKSG, organisasi Shiddiqiyah, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kemudian, setelah Ketua FKMJ KH Isrofil Amar membacakan deklarasi penolakan GPP (gerakan people power) tentang perbedaan sikap terkait hasil Pilpres 2019 merupakan hak bagi setiap warga negara, acara dilanjutkan dengan acara buka bersama ribuan masyarakat dari lintas etnis dan agama di kota santri.

Disaat ditemui usai deklarasi, KH Isrofil Amar menjelaskan bahwa, FKMJ sebagai komunitas bagi masyarakat lintas agama dan etnis, berkepentingan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari.

Mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang juga menerangkan, rasa tidak puas harus dilakukan melalui jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengadakan deklarasi menolak people power ini merupakan sikap masyarakat dari lintas etnis dan agama di Jombang, terhadap tindakan inkonstitusional sekelompok masyarakat menyikapi hasil Pemilu 2019.

“FKMJ ini terbentuk untuk mempersatukan masyarakat dari lintas etnis dan agama, jadi (gerakan) yang meresahkan masyarakat harus kita hindari. Ini dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap KH Isrofil Amar saat diwawancarai sejumlah awak media di aula Makodim 0814 Jombang.

Disaat ditanya terkait perselisihan Pilpres 2019 yang sekarang ini masih memanas sebelum pengumuman KPU pada 22 Mei besok. KH Isrofil Amar mengatakan, perdebatan dal hasil pengumuman hasil Pilpres sudah memiliki saluran tersendiri, melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi, saluran yang sesuai konstitusi itu mestinya digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih terkait hasil Pilpres, daripada menggerakkan massa yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Itu kan sudah konstitusional dan tidak perlu kita menggerakkan massa yang itu bisa membawa keresahan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu dalam sambutan, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab juga menyatakan sangat mengapresiasi atas sikap puluhan Ormas di Kabupaten Jombang, dan berharap masyarakat kota santri tetap selalu menjaga sikap beserta komunikasi antar sesama yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antar sesama, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Perlu diketahui, setelah mengelar Deklarasi tolak GPP di Aula Makodim 0814 Jombang. Besoknya pada hari Senin (20/5/2019) Forkopimda Jombang juga menyambung tali silahturahmi dengan para tokoh agama, Kyai dan masyarakat dalam acara istigosah serta buka bersama di Pendopo Kabupaten Jombang. Moment ini juga untuk
menjaga perdamaian antar agama dan jangan mudah terhasut oleh hasutan-hasutan yang tujuan nya untuk memecah belah agama dan Keutuhan NKRI.

“Istigosah dan berbuka bersama ini kita khususkan agar Jombang bisa aman dan tidak ada gejolak sebelum atau sesudahnya pengumuman ketetapan dari KPU hasil pilpres tanggal 22 mei ini. Selain itu kita mohon doanya agar Pemkab Jombang bisa mengemban sesuai amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kota santri untuk kami,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed