oleh

Bupati Jombang Pastikan THR ASN Diberikan Sebelum H-7 Lebaran

Jombang – Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena selain menjalankan ibadah dengan limpahan pahala juga mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) yang bersumber dari APBD dan telah diatur pemerintah daerah akan diberikan tepat waktu sebelum lebaran.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, memastikan bahwa pemberian THR akan cair tepat waktu dan dipastikan juga tidak ada keterlambatan pembayaran THR bagi ASN Sedangkan untuk pemberian gaji ke 13, akan diberikan usai lebaran. Hal tersebut, karena menyusul adanya surat edaran dari pemerintah pusat, terkait mekanisme pemberian THR dan gaji ke 13, yang cukup diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup).

“Yang ASN tadi sudah saya teken, yakni untuk THR nya akan cair sebelum lebaran H-7. Namun untuk gaji ke 13 tidak perlu perda, hanya cukup perbup. Jadi setelah adanya surat edaran lagi, maka tidak perlu perda cukup dengan perbup,” terang Bupati Jombang, Hj Mundjidah ketika ditemui awak media usai rapat paripurna di DPRD Jombang, Senin (20/5/2019).

Sementara itu, Menurut Ketua DPRD Jombang, Joko Triono berharap agar THR bagi ASN juga bisa dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pemberian THR sebelum lebaran kan menjadi berarti bagi setiap ASN, namun jika pemberian THR ini diberikan terlambat setelah lebaran, maka hal ini akan menjadi hal yang sia-sia.

“THR ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ASN dan itu sudah kita anggarkan, maka monggo segera dicairkan sebelum lebaran, dan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat (THR) kan percuma tidak ada gunanya. Dan kemarin saya sudah tanya kepada Sekwan (Sekertaris DPRD) maupun ASN itu kemarin, diperkiran tanggal 24 Mei bisa cair,” tegas Joko dari Fraksi partai PDIP.

Sekedar diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajukan revisi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan nomor surat bernomor 188.31/3746/SJ, tertanggal 13 Mei 2019. Pihaknya meminta pemerintah merevisi Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 35 dan No 36 Tahun 2019.

Pasal itu tertulis “teknis pemberian gaji, pensiunan, tunjangan ketiga belas, dan THR yang bersumber pada APBD diatur oleh peraturan daerah”. Kemudian untuk revisi dilakukan karena pasal tersebut dikhawatirkan menghambat pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 dan THR, sehingga tidak tepat waktu.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed