oleh

Belasan Wali Murid Demo PPDB Sistem Zonasi SMPN 1 Jombang

Jombang – Belasan wali murid berasal dari Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang yang tak lolos jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi melakukan aksi unjuk rasa ke SMP Negeri 1 Jombang di Jalan Pattimura nomor 63 Jombang, Rabu (26/6/2019)

Dalam aksi tersebut, sekitar 12 orang tua siswa bersama Kepala Desa Kepatihan menuntut sistem zonasi yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang tentang surat keterangan domisili calon siswa didik baru sudah tidak sesuai dalam Permendikbud nomor 51 yang sudah dirubah menjadi nomor 20 tahun 2019.

Tak hanya itu, tuntutan warga Desa Kepatihan ini juga terbentang poster dari kertas karton yang dibawa oleh wali murid ini. Yakni, bertulisan mulai dari ‘Sistem Zonasi Menyesatkan serta Mohon Panitia Harus Membaca Permendikbud 51/2018 Pasal 18 dan Surat Domisili Berlaku Bila 6 Bulan Berdomisili’ saat menggelar aksi di depan kantor Kepala Sekolah SMPN 1 Jombang.

Menurut keluhan Yayuk (47) selaku wali murid asal Desa Kepatihan, pihak panitia PPDB SMPN 1 Jombang kurang mencermati titik sistem zonasi di domisilinya jadi terlihat ada kecurangan. Padahal letak sekolahan ini dengan kediamannya paling dekat dan lagi pula kalau bila memilih ke SMP swasta selain jauh dari rumah, tentu biaya sekolah juga mahal.

“Desa kita kesini disini (SMPN1) kan dekat jadi tidak mungkin memilih ke sekolahan yang bukan zonasinya. Jika tak masuk ya tetap di sekolahan swasta, itupun biayanya juga mahal,” ungkapnya ketika diwawancarai wartawan di SMPN 1 Jombang.

Berdasarkan surat nomor 422.1/2657/415.16/2019 dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang ditandatangani Kadisdikbud, Budi Nugroho, tertulis bahwa, Pagu SMPN 1 Jombang sebanyak 320 siswa dengan penerimaan melalui Zonasi 80 persen ada 256 siswa dan untuk jalur prestasi 15 persen hanya 48 murid serta sisanya 5 persen dari perpindahan tugas ada 16 siswa.

Sedangkan ketika Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi melakukan mediasi dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Jombang, Alim. Kades yang membela warganya ini sempat menanyakan terkait dalam acuan Permendikbud nomor 51 tentang surat keterangan domisili bisa dikeluarkan oleh pihak ketua RT/RW yang disahkan oleh Kades bila sudah berdomisili selama 12 bulan untuk calon siswanya yang dapat zonasi di wilayah Desanya.

“Ada warga saya yang jaraknya dari rumah ke SMPN 1 Jombang kurang dari 1300 meter saja tidak masuk. Padahal sesuai data Kretek TL Nomor 36 itu SMPN 1 Jombang mulai dari tiang bendera depan sekolahan mengarah ke utara itu masuk Desa Kepatihan,” jelas Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pripadi.

Erwin juga menambahkan, setelah berdiskusi dengan pihak sekolah tadi, ternyata jawabannya terkait dengan Juknis Disdikbud Pemkab Jombang nomor 244/2019 bertabrakan semua di Permendikbud nomor 51 yang sudah dirubah menjadi nomor 20 tahun 2019. Yakni, yang mana disitu tidak dicantumkan 6 bulan berturut-turut berdomisili di alamat yang baru.

“Padahal di Permendikbud sudah jelas, ditulis 12 bulan tetapi oleh Juknis dikebiri 6 bulan. Jadi untuk Juknis ini sudah cacat itu, dan saya berharap pihak Pemkab dalam hal ini mencatat atau merevisi Juknis itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jombang, Alim menampik atas tudingan kecurangan dalam sistem zonasi hal itu disekolahnya. Alim menjelaskan, pada zonasi tersebut asalkan jaraknya sesuai dengan kuota yang diinginkan maka itu yang diterima di pagu SMPN 1 Jombang.

“Jadi bukan urusannya ini warga Kepatihan atau bukan, tetapi untuk tahun lalu ini berbasis desa, sedangkan untuk sekarang berbasis jarak zona yang di ukur dari jarak udara,” ujarnya.

Namun ketika disingung mengenai surat domisili mendadak ke Kepala Desa. Alim menyampaikan bahwa, untuk surat tersebut sudah dinyatakan di Juknis itu boleh dikeluarkan, asalkan itu ada surat pernyataan dari Desa yang sesuai dengan ketentuan.

“Misalnya ada surat orang tua yang menyatakan bahwa mereka berdomisili disitu sudah lebih 6 bulan dan kemudian bila lurah serta camat sudah menandatangani maka itu akan kita terimakarena ketentuannya seperti itu. Solusinya tetap mengacu di Juknis dari Dinas Pendidikan, bukan hanya disini saja tapi disekolah lainya juga sama mengunakan pedoman ini,” pungkasnya.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed