oleh

Zonasi PPDB Dinilai Janggal, Wali Murid dan Kades Ancam Geruduk SMPN 1 Jombang

Jombang – Belasan orang tua wali murid siswa tak lolos jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) melaporkan kejelasan wilayah zonasi di SMPN 1, kepada Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Pengaduan ke kantor Kades Kepatihan ini disebabkan para wali murid menilai ada kejanggalan karena merasa haknya tidak terakomodir dalam sistem zonasi yang ditentukan oleh panitia PPDB SMPN 1. Padahal belasan orang tua kediamannya tak jauh dari wilayah sekolahan tersebut.

Menurut Siti Rohani (52) wali murid dari Ahmad Kevin Al Bukhori (13) yang bertempat tinggal di Dusun/Desa Kepatihan ini mengeluhkan, data putranya tidak masuk dalam daftar murid yang diterima di SMPN 1 Jombang lewat jalur zonasi. Walaupun dirinya asli warga lama di Desa Kepatihan dan bukan orang pendatang baru, namun tetap sekolahan yang didambakan oleh putranya untuk masuk ke jenjang sekolah menegah negeri harus pupus dan kemungkinan terpaksa harus memasukkan putranya ini ke sekohan swasta.

“Kemarin PPDB anak saya nomor urut 174, tapi kecil harapan bila masuk situ (SMPN1). Padahal jarak rumah saya ke SMPN 1 kurang lebih 1300 meter. Hanya sekolahan negeri ini yang paling dekat karena kalau terlalu jauh dari rumah biasanya takut,” ucap Siti kepada awak media di kantor Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi menegaskan, sistem zonasi ini masih kacau, apalagi warga setempat yang memang dekat dengan sekohan negeri ini malah tidak lolos pada PPDB. Atas keluhan warganya mulai dari kemarin melapor terkait hal tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang beserta SMPN 1, dan juga Kecamatan Jombang, tetapi hingga kini belum direspon sama sekali.

“Isi dari surat memberikan yakni, pencerahan bahwa SMPN 1 sesuai data Kretek TL Nomor 36 itu masuk Desa Kepatihan. Sebagai bahan pertimbangan jangan sampai salah membuat keputusan,” tegas Erwin.

Selain melayangkan surat, Erwin juga menambahkan, demi memenuhi aspirasi warga. Pihak Desa bersama wali murid akan melakukan aksi unjuk rasa ke sekolahan, dan tujuan aksi itu agar masyarakat dan pimpinan tahu jika SMPN 1 Jombang masuk Desa Kepatihan, bukan Desa Sengon itu salah kaprah.”Apakah pihak sekolah sudah benar telah mengadopsi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 secara utuh,” terangnya.

Lebih lanjut Kades Kepatihan juga meminta inspektorat untuk memeriksa oknum perangkat Desa yang berani mengeluarkan surat domisili warga pendatang di desa dekat lokasi sekolah tujuan.

Selain itu Erwin mengatakan, para panitia PPDB juga butuh diperiksa, karena mereka begitu mudah menerima menerima keterangan surat pindah dari Wali murid, sehingga hal itu tidak mengacu pada penjelasan Permen Nomor 51.

Menurutnya Kades tidak mungkin salah dalam hal ini. Surat keterangan domisili berdasar dari surat keterangan Rukun Tetangga (RT), jadi hal seperti ini bisa jadi kejahatan serius, inspektorat harus memeriksa sistem ini. “Saya minta SMPN 1 membuka data penerimaan itu pada aksi demo besok (26/6/2019),” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari keterangan Kepala Desa, ada sekitar 13 wali murid dari Desa Kepatihan tidak diterima di sekolah SMPN1 Jombang yang berada di Jalan Patimura nomor 63. Berdasarkan surat nomor 422.1/2657/415.16/2019 dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang ditandatangani Kepala Dinas, Budi Nugroho menerangkan Pagu untuk SMPN 1 Jombang sebanyak 320 siswa dengan penerimaan melalui Zonasi 80 persen ada 256 siswa dan untuk jalur prestasi 15 persen hanya 48 murid serta sisanya 5 persen dari perpindahan tugas ada 16 siswa.

Reporter : Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed