oleh

Polemik Program Bupati Jadi Sorotan, DPRD Minta Eksekutif Bersikap Tegas

Jombang – Jelang setahun pemerintahan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah terpilih, mulai mendapatkan sorotan dari anggota dewan terkait masalah seragam gratis di sejumlah sekolah SMP.

Maraknya keluhan yang dirasakan wali murid saat ini, membuat sejumlah anggota DPRD Jombang meminta pihak eksekutif segera bersikap tegas menanggapi mahalnya harga kain seragam batik.

Dalam mengatasi polemik ini, menurut Dukha selaku anggota DPRD Jombang menyampaikan, pemkab khususny pihak dinas diharapkan langsung turun tangan demi mengawasi pengadaan kain seragam di masing-masing sekolah. Meski hal itu kewenangan pihak sekolah.

“Namun dari dinas terkait juga tidak bisa lepas begitu saja, tapi harus tetap selalu ikut mengawasi,” ungkap angota dewan yang akrab disapa Kaji Dukha kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/9/2019).

Sedangkan, melihat mahalnya harga kain tersebut hingga kini masih ada beberapa wali murid yang mengeluh. Ia juga mengatakan, padahal janji program kain seragam gratis dari Bupati tersebut, memang tujuannya untuk mengurangi beban wali murid terkait biaya pendidikan yang mahal. Jika sekarang masih dikeluhkan wali murid, dari dewan berharap pihak sekolah tidak melakukan pungutan yang justru menjadi beban orang tua siswa.

“Kemarin ada yang mengeluhkan sampai Rp 450 ribu hanya untuk kain saja, ada juga yang sampai Rp 950 ribu. Harusnya Dinas segera turun ke lokasi jangan diam saja, jadi kalau seperti ini ada apa. Pemerintahan Jombang juga mempunyai slogan anti pungli, jangan sampai pengadaan kain seragam ini menjadi sarang pungli,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan, Rohmad Abidin, anggota DPRD Jombang, program kain seragam ini tentu harus dilakukan evaluasi besar-besaran apabila program tersebut nanti dimasukan kembali di APBD 2020. Jadi seluruh kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai kajian dan perencanaan yang matang.

“Pihak eksekutif maupun legislatif bisa melakukan rapat konsultasi atas program tersebut. Keuntungannya kami juga paham kebijakan itu,” ujar fraksi PKS.

Selain itu, beberapa sejumlah masyarakat telah menilai tak hanya program seragam gratis saja, tetapi program lainnya seperti program 80 ribu lapangan pekerjaan bagi warga kota santri, sampai saat ini belum terasa. Hal itu diucapkan oleh Nurul Chakim, koordinator aksi buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), saat berunjukrasa menolak revisi undang undang ketenagakerjaan, di DPRD Jombang, Jalan Wakhid Hasyim, pada hari Rabu (18/9/2019) pagi.

“Kami tidak merasakan program itu sama sekali, saya merasa itu hanya omong kosong doang, dan itu adalah janji-janji kampanye busuk. Ada permainan politik upah murah dan permainan status yang fleksibel, maksudnya outsourcing. Naiknya kepemimpinan yang baru itu, kami menilai itu bagian dari mudahnya pelemahan di para buruh,” tegas Chakim.

Terpisah, menangapi sorotan buruh tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Purwanto menerangkan bahwa, untuk program pemkab terkait membuka 80 ribu lapangan kerja ini, tentunya diperuntukan untuk program kerja selama 5 tahun.

“Bupati ini kan masih 1 tahun. Oleh karena itu, bila dikatakan belum berhasil ya ini memang masih proses. Ini bisa dirasakan bila sudah 5 tahun,” pungkas Purwanto.

Keterangan Foto :

Koordinator Aksi Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Jombang, Nurul Chakim saat diwawancarai di depan kantor DPRD Jombang.

Reporter: Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed