oleh

Tangapi Pungutan Di Sekolah, Aan LInK : Praktek Itu Sudah Ciderai Pendidikan Jombang

Jombang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), angkat bicara mengenai masih adanya pungutan di sekolah di Kabupaten Jombang. Dijelaskan Direktur LinK, Aan Anshori, pastinya sejumlah biaya itu sangat membebankan para wali murid baru, apalagi tanpa disertai tanda bukti pembayaran, tentu hal itu juga menciderai semangat pendidikan di kota santri.

“Tidak memberi kuitansi pembelian seragam murid baru di sekolah merupakan hal yang sangat aneh. Bagaimana mungkin wali siswa yang sudah membayar lebih dari 1 juta untuk seragam tidak mendapat bukti transaksi atas hal tersebut,” tukas Aan, Kamis (26/9/2019).

Aan menyebutkan, praktek tersebut sangat mencederai semangat pendidikan yang bertumpu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan kejujuran. Baginya, untuk pihak sekolah yang tidak memberikan kwitansi harusnya malu dengan pom bensin atau supermarket, karena lebih jujur memberikan struk setiap transaksi yang dibeli oleh konsumen

“Kebijakan tersebut merupakan hal nista yang tak pantas dilakukan. Sekolah terkesan ingin mengaburkan jejak memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum,” ucapnya.

Kemudian saat ditanya apakah praktik pungutan tersebut dibenarkan dalam aturan dan perundang-undangan. Direktur LInK menerangkan, seharusnya pungutan dalam bentuk apapun dilarang di dunia pendidikan. Terlebih lagi itu terjadi di kota santri, lagipula pemerintahan yang baru punya komitmen anti pungli.

“Praktik tersebut, lebih jauh, juga mencederai komitmen antipungli yang merupakan slogan pasangan Munjidah dan Sumrambah,” urainya.

Diketahui, apakah ada unsur korupsi atau tidak dalam pungutan sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak sekolah, mengingat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016, dimana Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, penggalangan dana tidak boleh dalam bentuk pungutan.

Aan juga menambahkan, polisi dan kejaksaan perlu melakukan upaya pro-yustisia untuk mendalami fenomena ini. Dirinya juga mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Jombang, harus mengambil sikap atas maraknya praktik pungutan tersebut.

“Pelarangan pungutan terhadap penggalangan dana masyarakat ini sudah diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Saya berharap, jika bupati masih punya komitmen antikorupsi, harusnya, wajib turun tangan dan memberi sanksi pada kepala sekolah yang melakukan praktik tercela itu,” tegasnya.

Sementara ketika disinggung kembali tentang masih maraknya pungutan di sejumlah sekolahan di Kabupaten Jombang, Ia menduga, prkatik pungutan tanpa kuitansi ini merupakan praktik yang dilakukan secara terorganisir.

“Jika kebijakan tanpa kuitansi ini juga dilakukan di sekolah lain yang selevel, aku menduga kuat telah diobrolkan dan disepakati di lingkungan MKKS,” terangnya.

la juga mengatakan bahwa, dalam permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, peran Dewan Pendidikan sangatlah penting untuk mengawasi jalannya pendidikan. Dengan melihat fenomena itu, bisa dipastikan Dewan Pendidikan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Mereka, para anggota Dewan Pendidikan, harusnya mengundurkan diri secara berjamaah karena tak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Mereka harusnya malu,” pungkas Aan

Reporter : Saha Taufiqur Rachman

Komentar

News Feed