oleh

Proyek Puskesmas Berbek Rp 7 Miliar Dijadikan Paket Penunjukkan Langsung, Ada Apa..?

Nganjuk – Proses lelang proyek penambahan gedung / ruang baru Puskesmas Induk Berbek (DAK Fisik Reguler Yankes Dasar 2020) yang berada di Kabupaten Nganjuk diduga sarat akan permainan.

Betapa tidak proyek yang menelan APBD tahun 2020 sekitar Rp 7 miliar itu dijadikan paket penunjukkan langsung, setelah sejumlah rekanan yang sebelumnya mengikuti lelang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Berselang beberapa hari kemudian muncul adanya pemberitahuan jika lelang miliaran itu berubah menjadi paket penunjukkan langsung (PL) yang dimenangkan oleh PT yang sebelumnya tidak mengikuti lelang

Karuan hal itu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ada apa…?

Maroma Cahyo Indro, tenaga teknis dari PT Bahana Krida Nusantara Cabang Nganjuk, yang juga merupakan salah satu peserta tender merasa ada kejanggalan dalam sistem lelang pengadaan barang dan jasa kali ini. Dia beserta empat peserta lelang yang lain mengaku sudah sampai dua kali mengikuti proses tender, akan tetapi semuanya gagal tanpa ada sebab yang jelas.

“Kami menduga itu (tender) sengaja gagal sehingga akhirnya metode pengadaan proyek dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. Itu merupakan alternatif paling terakhir yang digunakan. Kita sudah lihat pemenangnya itu di luar dari yang memasukkan penawaran, bahkan tidak daftar sama sekali,” ungkapnya akurasinews.com belum lama ini.

Roma sapaan akrabnya mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum diberi tahu perihal alasan perusahaannya gagal mengikuti proses lelang. Untuk itu secepatnya ia akan melakukan pengaduan dengan melayangkan surat ke PPKom Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sekaligus mengajukan untuk dilakukannya hearing di DPRD Kabupaten Nganjuk.

“Saya kira ini banyak kejanggalan. Salah satunya dari proses lelang dua kali gagal kita tidak tahu karena kenapa. Yang kedua untuk perencanaan itu juga tidak dilelangkan, padahal seharusnya untuk nominal Rp 7 miliar, konsultan perencanaan pun harus juga dilelang,” ujarnya.

Tidak hanya, menurut Roma konsultan perencanaan pengadaan langsung juga ada yang janggal, karena konsultan perencanaan sekaligus pemenang tender sama-sama dari Ngawi yang notabene tidak mengikuti proses maupun mendaftar lelang sama sekali.

“Kita menduga di situ ada suatu persekongkolan,” tandasnya.

Terpisah, Heri Endarto, praktisi hukum dan konstruksi di Kabupaten Nganjuk, menilai jika modus seperti ini mengindikasi secara kuat adanya persekongkolan dan mark up. Ia berpendapat, proses lelang sengaja menggunakan modus memperberat persyaratan lelang supaya para peserta lelang mundur. Dengan begitu tidak ada kompetisi dan turun penawaran.

“Sudah bisa ditebak modusnya, apalagi konsultannya juga di-PL. Harusnya sesuai aturan Permen PU 22/2018 itu dilelang,” kepada awak media

Heri menilai, proses lelang seperti ini melawan Permen PUPR 22/ 2018 dan Perpres 16/ 2018. Terlebih, pihak penyelenggara tidak mengundang penyedia jasa untuk sistem PL sehingga hal itu dinilai tidak transparan. Karena itu ia menduga kuat ada persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dalam modus pengadaan jasa konstruksi.

“Nominal konsultan perencanaan juga tidak masuk akal, sehingga patut diduga sengaja dilakukan untuk menghindari lelang, otomatis bisa asal main tunjuk sekehendak hati. Dampaknya merugikan hak penyedia jasa lain, di sini juga ada unsur perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Data yang berhasil dihimpun Pewarta media ini dari LPSE Kabupaten Nganjuk, diketahui dari metode pengadaan Penunjukkan Langsung (PL) itu dipercayakan oleh Pemda kepada PT. Trinaka Estu Manunggal, beralamat di Jalan Pati Unus Nomor 33 RT 7/ RW 2 Kelurahan Ketanggi Kecamatan/ Kabupaten Ngawi. Sedangkan, pemenang jasa konsultan adalah CV. Graha Citra Selaras, beralamat di Jalan Kyai Mojo Gang Nangka Nomor 12, Ngawi.

Pihak pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sendiri hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut

Reporter : Agus Bima

Komentar

News Feed