oleh

Ketua DPRD Nganjuk : “Tidak Berjabat Tangan Bukan Berarti Memutus Budaya Baik”

Nganjuk – Kampanye penerapan  protokol kesehatan (prokes) terus dilakukan berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali oleh para wakil rakyat, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono bahkan sampai mengeluarkan kebijakan baru dilingkup gedung wakil rakyat

Dimana kebijakan itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus covid 19. Kebijakan ketua DPRD itu bahkan dipampang di lobi gedung wakil rakyat, diantara sejumlah kebijakan itu berkaitan dengan pelayanan sekretariat DPRD

Dimana sejak Kabupaten Nganjuk masuk dalam zona merah covid 19, para wakil rakyat bekerja dari rumah, system kerja sekretariat DPRD pun dijadikan shift untuk menghindari interaksi dengan banyak orang dan mengubah budaya jabat tangan atau bersalaman dengan mengatubkan kedua telapak tangan

“Kebijakan itu sengaja kita terapkan untuk menekan penyebaran virus covid 19, tidak berjabat tangan bukan berarti menghilangkan atau memutus budaya yang baik, kalau dengan mengatupkan kedua telapak tangan sebagai pengganti dari jabat tangan, saya rasa tidak ada salahnya karena itu untuk kebaikan bersama ditengah pandemic covid 19 ini,” ungkap Mas Tatit sapaan akrab ketua DPRD Nganjuk saat berbincang dengan akurasinews.com, Sabtu 24 Oktober 2020

Pada awal Kabupaten Nganjuk masuk dalam zona merah covid 19, lanjut Mas Tatit, sesuai arahan dari Pemerintah pusat kami semua bekerja dari rumah, pembahasan kita lakukan melalui aplikasi zoom, kalau untuk saat ini karena pemerintah sudah mengeluarkan kebiajakan era baru new normal, kita kembali berkantor dengan tetap tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes)

“Cuci tangan sebelum masuk kantor itu wajib bagi semua anggota DPRD, termasuk saya pribadi, mamakai masker, menjaga jarak ketika interaksi sampai sekarang terus kita terapkan, karena apa penerapan prokes itu adalah kebutuhan kita bersama, jangan sampai virus covid 19 ini semakin menyebar,” kata Mas Tatit

Dengan penerapan prokes ini, lanjut Mas Tatit, diharapkan masyarakat tidak merasa dilayani dengan  canggung oleh secretariat maupun anggota DPRD, “Prokes ini memang arahan atau anjuran dari pemerintah tapi yang harus dipahamai penerapan prokes ini adalah kebutuhan kita bersama, jadi jangan merasa kalau DPRD dan staf secretariat memakai masker dan menjaga jarak ketika melayani masyarakat dinilai tidak sopan atau kurang baik, ya itu karena upaya kita bersama dalam mencegah penyebaran corona ini,” tandasnya

Reporter  : Agus Bima

Editor      : Taufin A

    

 

Komentar

News Feed