oleh

Cegah Cluster Baru, Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk Ikuti Diklat SPPA Secara Online

Nganjuk – Pandemi Covid 19 tidak menjadi halangan Badan Diklat Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil seçara berkelanjutan. Untuk itu Kejaksaan Negeri Nganjuk mengikuti Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI secara Virtual.

“Ini sebagai langkah pencegahan adanya cluster baru. Sehingga Jaksa Fungsional Kejari Nganjuk mengikuti diklat SPPA Tahun 2021 ini secara online,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk Dicky Andi Firmansyah SH kepada akurasinews.com Senin 21 Juni 2021

Adapun tujuan diklat, kata Dicky yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2021 tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur secara continue, “Selain itu untuk memastikan kegiatan diklat tersebut tidak menjadi cluster penyebaran Covid 19. Oleh karena itu metode pembelajaran virtual menjadi pilihan terbaik. Namun tetap menempatkan aspek kesehatan sebagai prioritas utama, dengan protokol kesehatan, dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang terus ditingkatkan kapasitasnya, maka pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan Kejaksaan RI untuk terus memberikan pelatihan dan pengembangan bagi Sumber Daya Manusia Kejaksaan,” jelasnya

Dari Kejari Nganjuk, lanjut Dicky Jaksa Fungsional yang mengikuti kegiatan diklat tersebut adalah Ratrieka Yuliana, SH., ” Jadi Saudara Ratrieja mengikuti kegiatan diklat ini dari kantor Kejari sini,” tuturnya

Diklat virtual ini, masih Kata Dicky merupakan salah satu cara beradaptasi dengan situasi pandemi. Hal ini juga membuka kesempatan bagi peserta diklat untuk mengikuti program diklat disatuan kerjanya masing masing khususnya pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. “Selain itu pelaksanaan tugas-tugas terkait perkara pidana anak dapat lebih cepat, lebih tepat, dan lebih mudah penyelesaiannya, sehingga kepentingan terbaik bagi anak akan terlayani.” Katanya

Untuk diketahui khusus Diklat SPPA dilaksanakan secara terpadu dengan peserta APH yang terdiri dari aparatur Kejaksaan, Polri, Pengadilan dan Kemenkumham serta pekerja sosial.

Reporter  : Agus

Editor      : Taufin A

Komentar

News Feed