oleh

Terbukti Palsukan Mata Uang, Kades Rowomarto Divonis Dua Tahun Penjara

NGANJUK – Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimata dimaksud dalam pasal 245 KUHP dan pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, Hartoyo Kepala Desa Romowarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 5 juta subider 2 bulan kurungan

Selain menggelar sidang vonis kepala desa tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk bersama Kejaksaan Negei Nganjuk dihari yang sama yakni Selasa, tanggal 29 Juni 2021 dimulai pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai juga telah melaksanakan sidang online (daring) perkara Tindak Pidana Umum bertempat di ruang sidang Kejaksaan Negeri Nganjuk.

“Jumlah perkara yang disidangkan hari ini sebanyak 13 perkara dengan terdakwa sebanyak 23 orang yang di laksanakan di tiga tempat berbeda yakni Pengadilan Negeri Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Rutan Kelas II B Nganjuk” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Roy Ardiyan C,SH., MH kepada akurasinews.com Rabu 30 Juni 2021

Pada sidang pemalsuan mata uang dengan terdakwa Hartoyo, lanjut Roy  Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah Deris Andriani, SH.,MH. Dengan majelis Hakim Chita Cahyaningtyas, SH., Triu SH., dan Feri Deliansyah, SH. “Perkara pemlsuan mata uang ini menarik perhatian masyarakat, jika dibandingkan perkara pidana umum lainnya, dan untuk diketahui sejak pandemic Covid 19, Kejari Nganjuk terus menggelar sidang secara online, sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkapnya

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nganjuk, Deris Andriani SH.,MH menuntut terdakwa Hartoyo Kepala Desa Rowomarto Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 juta subsidair 4 bulan penjara.

“Ya benar, sidangnya digelar secara daring atau online, tanggal dua puluh dua kemarin. Tuntutan itu setelah JPU melakukan serangkaian pemeriksaan dan terdakwa memang terbukti telah melanggar pasal 245 KUHP dan pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang,”  jelas Kepala Seksi Intelijen Dicky Andi Firmansyah kepada akurasinews.com Rabu 23 Juni 2021

Dalam UU RI No7 tahun 2011 itu, kata Dicky tertulis dengan jelas barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, “Tuntutan JPU juga diperkuat dengan bukti bukti yang ada, dalam perkara ini, JPU telah menyita sejumlah bukti diantaranya satu buah printer hawlett packard warna putih, satu buah kardus warna coklat, satu bendel kertas warna putih, sebuah dompet warna hitam, dua puluh tiga lembar kertas gambar pecahan Rp.100.000 dengan nomor seri berbeda untuk di rampas dan di musnahkan,” urai Dicky

Sidang perkara Upal tersebut lanjut Dicky digelar dari tiga lokasi, dimana JPU berada di aula kantor Kejari Nganjuk, Terdakwa berada di Rutan kelas IIB Kota Nganjuk dan majelis hakim yang terdiri dari Chita Cahyaningtyas, SH., Triu SH., dan Feri Deliansyah, SH. Berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Nganjuk “Pada sidang online kemarin, kami tidak hanya menyidangkan perkara upal saja, namun juga ada sebelas perkara lain, sehingga total ada dua belas perkara dengan dua puluh satu terdakwa kami sidangkan,” pungkas Dicky Andi Firmansyah

Reporter   : Agus

Editor       : Taufin

Komentar

News Feed