oleh

Perkara Korupsi Bupati Novi CS Segera Disidangkan, Terkait Posisi Plt Kang Marhaen Begini Kata Ketua DPRD Nganjuk

NGANJUK – Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor)  dengan tersangka Bupati Nganjuk nonaktif  Novi Rahman Hidayat yang menyeret ajudanya M Izza Muhtadin. Bersama Camat Pace nonaktif  Dupriono, Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo, Camat Tanjunganom nonaktif  Edie Srianto, Camat Berbek nonaktif  Harianto, dan Camat Loceret nonaktif Bambang Subagio, oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk telah dilimpangkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu 18 Agustus 2021.

‘Badai Tsunami’ OTT Mabes Polri bersama KPK  yang meluluh lantakan pemerintahan Kabupaten Nganjuk itu hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik di berbagai kalangan. Yang menjadi pertanyaan public, kapan H Doktor Marhaen Djumadi yang saat ini menduduki posisi sebagai Plt segera definitif. Terganggukah jalannya roda pemerintahan mengingat Bupati merupakan orang nomor satu dimana kebijakannya menjadi acuan roda pemerintahan.

Berikut adalah penjelasan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Andie Wicaksono terkait pelimpahan kasus korupsi Bupati Novi CS ke Pengadilan Tipikor dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk terkait dengan posisi Plt Bupati H Doktor Marhaen Djumadi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Andie Wicaksono sesuai keterangan tertulisnya menjelaskan, pelimpahan berkas perkara dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari dirinya, Eko Baroto, dan Sri Hani Susilo. Berkas perkara korupsi telah diterima Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan saat ini tim JPU tinggal menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim Tipikor

“JPU Perkara ini merupakan tim gabungan jaksa dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejari Nganjuk,” ungkap Andie, Kamis 19 Agustus 2021 sembari menyampaikan jika para tersangka hingga saat ini masih ditahan di tahanan Polres Nganjuk.

Dalam perkara ini, lanjut Andie para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga: Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” jeasnya

Sementara itu terkait dengan posisi H Doktor Marhaen Djumadi sebagai Plt, Ketua DPRD Kabupaten Nganju Tatit Heru Tjahjono menyampaikan, Kang Marhaen Sapaan akrab H Marhaen Djumadi akan definitif setelah perkara dugaan korupsi Bupati nonaktif Novi Rahman Hidayat CS memiliki kekuatan hukum tetap  inkracht

“Sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Gubernur Jatim terkait Plt Bupati Nganjuk, itu akan definitif setelah perkara itu (perkara novi CS) inkracht, memang setiap tiga bulan ada perpanjang SK dari Gubernur, dan SK perpanjang itu akan terus berlanjut sampai perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap, atau inkract,’ jelas Mas Tatit sapaan akrabnya, Kamis 19 Agustus 2021

Terkait posisi Plt, lanjut Mas Tatit memang sedikit berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Kang Marhaen karena tidak bisa serta merta mengambil kebijakan sesuai dengan tupoksinya sebagai Bupati, “Misalkan untuk pembuatan perda, pihak pemerintah daerah harus izin dulu ke Mendagri karena bupatinya Plt. Kemudian untuk mutasi jabatan harus izin dulu ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang biasanya Bupati langsung bisa mengambil kebijakan itu. Jadi sedikit berpengaruh namun tidak menganggu,” tuturnya

Namun begitu Mas Tatit enggan berkomentar terkait dengan proses perkara korupsi Bupati Novi CS yang segera disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, “Kita serahkan seluruhnya ke pihak aparat penegak hukum, kita ikuti saja prosesnya,” tutup Mas Tatit

Reporter  : Agus

Editor      : Taufin A   

 

Komentar

News Feed